PERBUATAN PERS MELINDUNGI NARASUMBER YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA

BINTANG RAHADIAN SUKMA, 031011135 (2013) PERBUATAN PERS MELINDUNGI NARASUMBER YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2014-sukmabinta-32751-7.abstr-i.pdf

Download (296kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
BINTANG RAHADIAN SUKMA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (720kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbuatan pers dalam konteks pemberitaan hasil liputan investigasi yang didalamnya ada tindakan penyembunyian identitas narasumber. Tindakan Pers yang menyembunyikan identitas narasumbernya telah menjadi perdebatan apakah dapat dibenarkan apabila narasumber tersebut berposisi sebagai pelaku tindak pidana. Hal tersebut dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 165 KUHP dimana didalamnya dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya suatu tindak pidana dan dalam hal ini Insan Pers juga termasuk kualifikasi yang disebut sebagai “setiap warga negara”. Penyembunyian identitas ini sebenarnya merupakan perwujudan hak yang dimiliki oleh Pers dalam upaya melindungi narasumbernya yang disebut dengan istilah Hak Tolak. Namun tentunya dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers juga telah disebutkan bahwa penggunaan Hak Tolak dapat dilakukan sepanjang masih dalam proses penyidikan sampai peradilan. Nah seringkali kondisi yang menyertai pemberitaan hasil liputan investigasi tersebut adalah narasumber yang berposisi sebagai pelaku tindak pidana ini sama sekali belum terpantau perbuatan / kegiatannya oleh pihak Kepolisian sehingga otomatis tindakan penyelidikan pun belum dilakukan oleh pihak Kepolisian. Diteliti dengan metode yuridis normative dan analisa terhadap ilustrasi kasus, dapat dijelaskan bahwa perbuatan pers dalam konteks kewajibannya melindungi / menyembunyikan identitas narasumber yang berposisi sebagai pelaku Tindak Pidana adalah apakah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pula karena unsur – unsur dari perbuatannya telah memenuhi rumusan Pasal yang diatur dalam KUHP.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK - 2 FH.111/14 Suk p
Uncontrolled Keywords: DELIC PRESS
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV6001-7220.5 Criminology > HV6774-7220.5 Crimes and criminal classes
P Language and Literature > PN Literature (General) > PN4699-5650 Journalism. The periodical press, etc
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
BINTANG RAHADIAN SUKMA, 031011135UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorBrahma Astagiri, S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 22 Jul 2014 12:00
Last Modified: 16 Aug 2016 00:19
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13718
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item