GANESHA PATRIA WICAKSONO, 031011075 (2014) KELEMBAGAAN PENGELOLA MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-wicaksonog-32755-6.abstr-k.pdf Download (265kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) GANESHA PATRIA WICAKSONO.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

BP Migas merupakan salah satu bentuk dari agenda reformasi kelembagaan pengelola minyak dan gas bumi yang merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. BP Migas merupakan kelembagaan pengelola minyak dan gas bumi yang dibentuk untuk menjadi representasi pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan untuk melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu yang dahulu menjadi kewenangan Pertamina. Politik hukum reformasi kelembagaan pengelola minyak dan gas bumi dengan membentuk BP Migas yang ada pada rezim hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan jika fungsi regulasi dan bisnis ditempatkan pada satu lembaga yang sama seperti pada Pertamina dahulu maka dilakukan pemisahan lembaga yang melakukan fungsi regulasi dan bisnis. Justru dengan adanya BP Migas kuasa pertambangan yang merupakan bagian dari Hak Menguasai Negara menjadi kabur (obscuur) dikarenakan kelima fungsi yang telah dikonstruksikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan melakukan penafsiran terhadap pasal 33 ayat (2) dan (3) tidak dapat berjalan keseluruhan dan bertingkat. Dilakukan permohonan uji materi kembali terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 maka pasal-pasal yang berkaitan dengan BP Migas dinyatakan inkonstitusional sehingga BP Migas harus segera dibubarkan dan Pemerintah melalui fungsi regulasinya harus segera mengatur lembaga apa yang akan menggantikan fungsi dan wewenang dari BP Migas dalam masa peralihan ini. Dengan bubarnya BP Migas Pemerintah justru membentuk lembaga serupa baik secara fungsi maupun wewenang yang bernama SKK Migas. Dengan adanya SKK Migas ini maka permasalahan terkait kuasa pertambangan menjadi menarik untuk dikaji ulang.

Actions (login required)

View Item