PENEMBAKAN PESAWAT MH-17 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

ADELIANA KARTIKA PUTRI, 031111141 (2015) PENEMBAKAN PESAWAT MH-17 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text
1. Sampul.pdf

Download (621kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. Halaman Pengesahan.pdf

Download (594kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. Halaman Penguji.pdf

Download (655kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. Pernyataan Originalitas.pdf

Download (592kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. Motto.pdf

Download (606kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. Kata Pengantar.pdf

Download (651kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. Daftar Isi.pdf

Download (649kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. Abstrak.pdf

Download (592kB) | Preview
[img]
Preview
Text
9. Bab 1.pdf

Download (676kB) | Preview
[img]
Preview
Text
10. Bab 2.pdf

Download (866kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. Bab 3.pdf

Download (856kB) | Preview
[img]
Preview
Text
12. Bab 4.pdf

Download (592kB) | Preview
[img]
Preview
Text
13. Daftar Pustaka.pdf

Download (547kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan mengenai latar belakang kasus Penembakan pesawat MH-17, menganalisis pernyataan ICRC yang menyebutkan bahwa kasus tersebut dapat diselidiki dengan pasal mengenai kejahatan perang. Penelitian ini meninjau kasus penembakan pesawat MH-17 dilihat dari perspektif hukum humaniter internasional, sehingga tulisan ini sifatnya asumsi tidak membahas pada kajian hukum lainya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif; undang-undang, konseptual, dan pendekatan history. Rumusan masalah dalam penelitan ini adalah (1) Penembakan pesawat MH 17 apakah dapat dikatakan sebagai kejahatan perang (2) Penegakan atas kejahatan perang. Kriteria untuk dapat dikatakan kejahatan perang adalah ketika kasus terjadi pada konflik bersenjata, menimbulkan tanggung jawab pidana secara individu, dan suatu perbuatan atau tindakan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang. Penegakan bagi pelaku kejahatan perang dapat melalui dua mekanisme, pengadilan nasional maupun pengadilan internasional.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 84-15 Put p
Uncontrolled Keywords: CIVIL DEFENCE-LAW AND LEGISLATION
Subjects: J Political Science > JX International law
K Law > K Law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ADELIANA KARTIKA PUTRI, 031111141UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorLina Hastuti,, Dr. S.H, M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with username agung
Date Deposited: 27 Mar 2015 12:00
Last Modified: 14 Jul 2016 02:45
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13749
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item