YURISDIKSI DAN KEWENANGAN NEGARA DALAM MENANGANI UNRULY PASSENGER

ARDYTA PRAMUDYA WARDANI, 031111110 (2015) YURISDIKSI DAN KEWENANGAN NEGARA DALAM MENANGANI UNRULY PASSENGER. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text
1. Sampul.pdf

Download (662kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. Halaman Pengesahan.pdf

Download (572kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. Panitia Penguji Skripsi.pdf

Download (571kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. Pernyataan Originalitas Skripsi.pdf

Download (571kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. Kata Pengantar.pdf

Download (578kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. Daftar Isi.pdf

Download (620kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. Abstrak.pdf

Download (576kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. Abstract.pdf

Download (678kB) | Preview
[img]
Preview
Text
9. Bab 1.pdf

Download (964kB) | Preview
[img]
Preview
Text
10. Bab 2.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. Bab 3.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
12. Bab 4.pdf

Download (592kB) | Preview
[img]
Preview
Text
13. Daftar Pustaka.pdf

Download (852kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Unruly passenger dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. Konvensi Tokyo 1963 ditandatangani untuk menutupi celah yurisdiksi yang membuat unruly passengerterlepas dari tuntutan hukum. Jumlah kejadian unruly passengerberkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir terkait perkembangan industri penerbangan. Karena hukum yang ada masih memiliki celah, Konvensi Tokyo 1963 diamandemen. Hasil dari amandemen tersebut adalah Protokol Montreal 2014 dengan beberapa perubahan seperti yurisdiksi state of operator berdasarkan Pasal 83bisKonvensi Chicago 1944, state of landing, in-flight security officer (IFSO), dan the right of recourse. Unruly passenger sangat mungkin terjadi.Banyak kasus terkait unruly passenger di Indonesia.Hukum nasional suatu negara sangat penting bagi penerapan yurisdiksi. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur terkait pelanggaran di dalam pesawat. Peraturan serupa juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam menangani unruly passengers, Indonesiaperlu mengimplementasikan hukum nasionalnya berdasarkan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 87-15 War y
Uncontrolled Keywords: NATIONAL LAW
Subjects: J Political Science
K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ARDYTA PRAMUDYA WARDANI, 031111110UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorAdhy Riadhy Arafah, S.H., LL.M (Adv.)UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with username agung
Date Deposited: 27 Mar 2015 12:00
Last Modified: 14 Jul 2016 03:57
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13752
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item