WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG HASIL RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011)

NI KETUT APRILYAWATHI, 031111078 (2015) WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG HASIL RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text
1. Sampul.pdf

Download (581kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. Halaman Pengesahan.pdf

Download (550kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. Tim Penguji Skripsi.pdf

Download (664kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. Kata Pengantar.pdf

Download (633kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. Abstrak.pdf

Download (629kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. daftar isi.pdf

Download (809kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. Daftar Tabel.pdf

Download (662kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. Daftar Gambar.pdf

Download (661kB) | Preview
[img]
Preview
Text
9. Daftar Peraturan Perundang-undangan.pdf

Download (630kB) | Preview
[img]
Preview
Text
10. Daftar Putusan.pdf

Download (627kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. Bab 1.pdf

Download (734kB) | Preview
[img]
Preview
Text
12. Bab 2.pdf

Download (897kB) | Preview
[img]
Preview
Text
13. Bab 3.pdf

Download (798kB) | Preview
[img]
Preview
Text
14. Bab 4.pdf

Download (655kB) | Preview
[img]
Preview
Text
15. Daftar Pustaka.pdf

Download (705kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang, namun hal itu tidak berlaku pada undang-undang yang merupakan hasil ratifikasi perjanjian internasional. Undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional ada yang membutuhkan persetujuan DPR dan ada juga yang tidak namun bentuk persetujuan DPR disini bukanlah dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi namun untuk melaksanakan check and balances. Hal-hal yang berhubungan dengan hubungan luar negeri merupakan kewenangan utama dari Presiden, DPR atau lembaga perwakilan hanya melaksanakan fungsi check ad balances. Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 dalam amarnya menyatakan bahwa berwenang dalam mengadili perkara pengujian tersebut, namun amar selanjutnya menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya karena Mahkamah Konstitusi merasa bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 hanya merupakan kebijakan mikro yang perlu ditindak lanjuti dengan peraturan lebih lanjut.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 89-15 Apr w
Uncontrolled Keywords: INDONESIA- GOVERMENT POLITIC
Subjects: J Political Science
J Political Science > JF Political institutions (General)
J Political Science > JX International law
K Law
K Law > K Law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
NI KETUT APRILYAWATHI, 031111078UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorE. Prajwalita Widiati,, S.H., LL.MUNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with username agung
Date Deposited: 27 Mar 2015 12:00
Last Modified: 14 Jul 2016 04:46
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13754
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item