�PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH DINAS OLEH INSTANSI PEMERINTAH� ( Studi Kasus Perolehan Tanah untuk Pembangunan Rumah Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I )

OKKY MAHARANI WIBISONO, 031111186 (2015) �PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH DINAS OLEH INSTANSI PEMERINTAH� ( Studi Kasus Perolehan Tanah untuk Pembangunan Rumah Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I ). Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text
1. Sampul.pdf

Download (648kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. Halaman Pengesahan.pdf

Download (587kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. Tim Penguji Skripsi.pdf

Download (547kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. Motto.pdf

Download (562kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. Kata Pengantar.pdf

Download (607kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. Abstrak.pdf

Download (594kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. Daftar Isi.pdf

Download (594kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. Daftar Peraturan Perundang-undangan.pdf

Download (636kB) | Preview
[img]
Preview
Text
9. Bab 1.pdf

Download (680kB) | Preview
[img]
Preview
Text
10. Bab 2.pdf

Download (828kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. Bab 3.pdf

Download (688kB) | Preview
[img]
Preview
Text
12. Bab 4.pdf

Download (602kB) | Preview
[img]
Preview
Text
13. Daftar Pustaka.pdf

Download (629kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pengadaan tanah melalui pelepasan hak atas tanah merupakan salah satu sarana terpenting untuk pembangunan oleh instansi pemerintah. Prosedur pengadaan tanah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk menghindari sengketa pertanahan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Berkaitan dengan alas hak atas tanah, seringkali terjadi tumpang tindih akibat itikad buruk dalam perolehan hak atas tanah yang salah satunya adalah jual beli berkali – kali. Kelalaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I sebagai instansi pemerintah yang membutuhkan tanah untuk pembangunan rumah dinas dalam tidak tuntasnya prosedur permohonan hak atas tanah yaitu tidak adanya SKPH (Surat Keputusan Pemberian Hak) yang menjadi dasar untuk perolehan hak Pakai Atas tanah menyebabkan tanah tersebut menjadi sengketa dengan dijual kembalinya tanah oleh pihak yang melepaskan tanah kepada pihak ketiga. Untuk menghindari kasus – kasus tersebut maka sangatlah penting untuk melakukan perolehan hak atas tanah sesuai prosedur dengan cermat dan teliti agar hak atas tanah berfungsi sebagai wujud dari perlindungan hukum atas kepemilikan tanah.

Item Type: Thesis (Disertasi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 91-15 Wib p
Uncontrolled Keywords: LAND TENURE � LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences
H Social Sciences > HB Economic Theory
K Law
K Law > K Law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
OKKY MAHARANI WIBISONO, 031111186UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorAGUS SEKARMADJI, Dr., S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with username agung
Date Deposited: 07 Apr 2015 12:00
Last Modified: 14 Jul 2016 05:11
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13756
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item