AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS

DIMAS EDIANTO PUTRO, 031111168 (2015) AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text
1. sampul.pdf

Download (575kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. Halaman Pengesahan.pdf

Download (665kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. Lembar Pengesahan Ujian Skripsi.pdf

Download (663kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. Kata Pengantar.pdf

Download (785kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. Abstrak.pdf

Download (664kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. Daftar Isi.pdf

Download (763kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. Bab 1.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. Bab 2.pdf

Download (991kB) | Preview
[img]
Preview
Text
9. Bab 3.pdf

Download (999kB) | Preview
[img]
Preview
Text
10. Bab 4.pdf

Download (667kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. Daftar Pustaka.pdf

Download (866kB) | Preview
[img]
Preview
Text
12. Daftar Peraturan Perundang-undangan.pdf

Download (757kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Skripsi ini mengkaji akibat hukum setoran modal PT yang terbukti berasal dari TPPU serta perlindungan hukum terhadap PT yang setoran modalnya berasal dari TPPU. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum setoran modal PT yang terbukti berasal dari TPPU, maka setoran modal tersebut dianggap tidak sah dan harus dikeluarkan dari PT dan pemegang saham tersebut dicoret dari daftar pemegang saham PT dan sanksi bagi PT yang mendapat keuntungan dari hasil TPPU tersebut maka PT dapat dikenakan pidana denda paling banyak 10 Miliyar dan pidana tambahan antara lain pembubaran PT. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PT yang setoran modalnya berasal dari TPPU ada 2 yaitu perlindungan hukum preventif adalah dengan adanya mekanisme membuat surat pernyataan mengenai keabsahan modal yang akan disetor kedalam PT, pada saat pendirian PT khususnya pada saat melakukan perjanjian dihadapan Notaris dan perlindungan hukum represif adalah dengan adanya mekanisme penarikan kembali modal yang telah disetor kedalam PT, setelah terbukti bahwasannya setoran modal tersebut hasil dari TPPU yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta pencoretan dari daftar pemegang saham PT terhadap pemegang saham.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 93-15 Put a
Uncontrolled Keywords: MONEY LAUNDERING
Subjects: H Social Sciences
H Social Sciences > HG Finance
K Law > K Law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
DIMAS EDIANTO PUTRO, 031111168UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorAGUS WIDYANTORO, S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with username agung
Date Deposited: 07 Apr 2015 12:00
Last Modified: 14 Jul 2016 05:28
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13758
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item