KONFLIK PENGATURAN EKSPOR MINERAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 DENGAN ATURAN PELAKSANANYA

LIONITA DEBRINA SAFIETY, 031111060 (2015) KONFLIK PENGATURAN EKSPOR MINERAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 DENGAN ATURAN PELAKSANANYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text
1. Sampul.pdf

Download (779kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. Persyaratan.pdf

Download (641kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. Tim Penguji Skripsi.pdf

Download (698kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. Motto.pdf

Download (700kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. Kata Pengantar.pdf

Download (717kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. Abstrak.pdf

Download (640kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. Daftar Isi.pdf

Download (634kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. Bab 1.pdf

Download (963kB) | Preview
[img]
Preview
Text
9. bab 2.pdf

Download (966kB) | Preview
[img]
Preview
Text
10. Bab 3.pdf

Download (933kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. Bab 4.pdf

Download (650kB) | Preview
[img]
Preview
Text
12. Daftar Pustaka.pdf

Download (548kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 menjadikan berubahnya sistem pengelolaan industri pertambangan di Indonesia yang semula menggunakan sistem kontrak namun sekarang menggunakan sistem perizinan. Ada 3 (tiga) jenis izin, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain sistem perizinan, hal baru atas terbitnya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah kewajiban melakukan pengolahan dan pemeurnian di dalam negeri bagi pemegang IUP dan IUPK. Namun sekalipun dengan diberlakukannya sistem perizinan, masih tidak menutup celah untuk terjadinya suatu pelanggaran sebagaimana yang saya kaji dalam skripsi saya. Pelanggaran justru terjadi sebagai akibat dari diterbitkannya peraturan pemerintah oleh pemerintah yang memberikan kelonggaran bagi perusahaan atau pengusaha komoditas tambang dalam hal melakukan penjual ke luar negeri (ekspor). Disamping itu dikaji pula mengenai akibat hukum dari pelanggaran ketentuan kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 140-15 Saf k
Uncontrolled Keywords: EXPORTS; MINERALS
Subjects: H Social Sciences
H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HG Finance
K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
LIONITA DEBRINA SAFIETY, 031111060UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorAGUS WIDYANTORO, S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with username agung
Date Deposited: 27 Aug 2015 12:00
Last Modified: 14 Jul 2016 08:15
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13766
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item