LEMBAGA DEMOKRATISASI DI DESA DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DESA

STEPHEN FIRMAWAN PANGHEGAR, 031011133 (2014) LEMBAGA DEMOKRATISASI DI DESA DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DESA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text
1. Sampul.pdf

Download (556kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. Halaman Pengesahan.pdf

Download (548kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. Halaman Persetujuan.pdf

Download (548kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. Motto.pdf

Download (557kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. Kata Pengantar.pdf

Download (560kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. Daftar Peraturan Perundang-undangan.pdf

Download (552kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. Abstrak.pdf

Download (551kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. Daftar Isi.pdf

Download (555kB) | Preview
[img]
Preview
Text
9. Bab 1.pdf

Download (646kB) | Preview
[img]
Preview
Text
10. Bab 2.pdf

Download (735kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. Bab 3.pdf

Download (653kB) | Preview
[img]
Preview
Text
12. Bab 4.pdf

Download (577kB) | Preview
[img]
Preview
Text
13. Daftar Pustaka.pdf

Download (550kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Demokrasi merupakan satu pilar sekaligus tolak ukur penyelenggaraan suatu pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi desa tentu juga beriringan dengan menggaungnya demokrasi, di mana berlandaskan demokrasi-lah pemerintahan desa diselenggarakan. Desa merupakan satu satuan masyarakat hukum kecil yang secara khusus memiliki karakter dan asal-usul yang unik yang sejatinya berperan besar dalam roda pembangunan nasional. Memasuki era otonomi dalam semangat demokrasi inilah desa yang berbeda antara satu dengan yang lain diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahannya yang berkesesuaian dengan otonomi desa dan asas demokrasi. Perwujudan pelembagaan demokratisasi di desa adalah melalui wujud Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Desa. Seiring dinamika pengaturan terkait pemerintahan desa di Indonesia, muncul adanya area-area kabur terkait kedudukan, fungsi, dan eksistensi Badan Permusyawaratan Desa. Begitu pula dengan pengaturan terkait Peraturan Perundang-undangan di Indonesia juga memaksa adanya analisa terkait keberadaan Peraturan Desa.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 165-15 Pan l
Uncontrolled Keywords: AUTONOMY
Subjects: H Social Sciences
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology
K Law > K Law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
STEPHEN FIRMAWAN PANGHEGAR, 031011133UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSukardi,, Dr. S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with username agung
Date Deposited: 21 Sep 2015 12:00
Last Modified: 18 Jul 2016 06:21
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13782
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item