PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PENCABUTAN IUP OPERASI PRODUKSI

ANISA DENY SETIAWATI, 031111156 (2015) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PENCABUTAN IUP OPERASI PRODUKSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text
1. sampul.pdf

Download (635kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. Pengesahan.pdf

Download (633kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. Persetujuan.pdf

Download (657kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. Kata Pengantar.pdf

Download (661kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. Motto.pdf

Download (631kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. Abstrak.pdf

Download (665kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. Abstract.pdf

Download (664kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. Daftar Isi.pdf

Download (627kB) | Preview
[img]
Preview
Text
9. Daftar Tabel.pdf

Download (620kB) | Preview
[img]
Preview
Text
10. Daftar Skema.pdf

Download (620kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. Bab 1.pdf

Download (942kB) | Preview
[img]
Preview
Text
12. Bab 2.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
13. Bab 3.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
14. Bab 4.pdf

Download (707kB) | Preview
[img]
Preview
Text
15. Daftar Pustaka.pdf

Download (747kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya, baik itu sumber daya manusia atau pun sumber daya alam. Kekayaan alam yang melimpah ini digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia namun penguasaannya ada pada negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Di bidang pertambangan, penguasaan tersebut ada pada negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Pemerintah bisa melakukan penguasaan sendiri ataupun melimpahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengelolaan. Hingga pada tahun 2009 terbentuklah peraturan baru mengenai pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam UU Minerba mulai diperkenalkan sistem baru dalam usaha pertambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan tidak dipergunakan lagi perjanjian Kontrak Karya bagi investor yang mengajukan izin usaha pertambangan. Dengan adanya perubahan sistem ini diperlukan pengaturan yang lebih jelas agar kepentingan investor dan pihak lain dapat dilindungi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 166-15 Set p
Uncontrolled Keywords: PROTECTION-LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor
H Social Sciences > HG Finance
H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation
H Social Sciences > HJ Public Finance
K Law > K Law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ANISA DENY SETIAWATI, 031111156UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorAGUS WIDYANTORO, S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with username agung
Date Deposited: 21 Sep 2015 12:00
Last Modified: 19 Jul 2016 02:11
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13791
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item