PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH ANAK DAN BURUH WANITA MENURUT UU 13 / 2003

Iwan Bawono, 030010875 U (2005) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH ANAK DAN BURUH WANITA MENURUT UU 13 / 2003. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-bawonoiwan-1075-fh63-06.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pada dasarnya anak-anak yang masih dibawah umur hanya memiliki tugas untuk belajar dan menyelesaikan studinya namun demikian karena keadaan ekomomi yang mendesak keluarga mereka pada akhirnya memaksa anak dibawah umur dari kalangan tidak mampu untuk ikut belajar dan mendapatkan imbalan agar memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Dalam perkembangannya pekerjaan anak ini mulai dipastikan oleh undang-undang salah satu bentuk pertimbangannya adalah anak dibawah umur 14 tahun dilarang bekerja antara pkl 20.00 -05.00 pagi serta perlindungan-perlindungan lain yang diatur oleh undang-undang. Hal ini ditujukan agar anak dapat memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan studinya. Selain itu juga perlindungan juga di berikan terhadap buruh wanita. Perlindungan pada buruh wanita ini disebabkan karena wanita cenderung memiliki keadaan fisik lemah daripada kaum pria. Oleh karena itulah wanita tidak pantas untuk diberikan pekerjaan yang lebih berat daripada kaum pria. Namun dengan adanya perlindungan ini bukan berarti hambatan-hambatan yang ada dapat terselesaikan dengan mudah. Karena pada prakteknya masih banyak perusahaan yang masih saja melakukan penyimpangan terhadap pekerja anak maupun pekerja wanita. Pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah pengusaha dan tenaga kerja wajib untuk mensyukurinya, karena dengan adanya pengawasan ini pemerintah selalu memperhatikan maju mundurnya perusahaan, melindungi perusahaan ini agar tidak mengalami pailit akibat ulah negatif yang berlangsung di dalam perusahaan itu. Dengan pengawasan ini pemerintah selalu mengharapkan agar perusahaan dapat berkembang dengan baik. Dengan demikian maksud baik pemerintah itu selayaknya diimbangi oleh tenaga kerja dan perusahaan agar kegiatan sejalan dengan mentaati segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang telah dikeluarkan dan diberlakukan. Dalam perjalanannya pengawasan ini pads akhirnya diikuti adanya sanksi yang mana sanksi tersebut adalah sanksi preferentif yaitu bersifat pencegahan, dengan diketahuinya bahwa bagi setiap pelanggaran di kenakan sanksi-sanksi hukuman atau denda, yang bersangkutan menjadi sedapat mungkin untuk tidak melakukan pelanggaran sedikitpun juga. Dan juga ada sanksi represif yaitu sanksi yang bersifat pemindahan bagi mereka yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran yang kemungkinan merugikan kepada pihak lawannya. Terpaksa di lakukan pemindahan, yaitu di jatuhi hukuman kurungan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar timbul kejerahan yang artinya diharapkan agar yang bersangkutan tidak akan mengulangi kembali perbuatan-perbuatan buruknya itu.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 63/06 Baw p (Tidak Ada Abstrak)
Uncontrolled Keywords: WOMEN EMPLOYEES - PROTECTION ; CHILDREN - EMPLOYMENT - PROTECTION
Subjects: K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1270-1278 Labor laws and legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Iwan Bawono, 030010875 UUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorH. Machsoen Ali, S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 08 May 2006 12:00
Last Modified: 05 Sep 2016 02:49
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13802
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item