KEDUDUKAN HUKUM KEUANGAN DPRD KOTA SURABAYA

MARTINUS PANCA ADI P., 030111250 U (2006) KEDUDUKAN HUKUM KEUANGAN DPRD KOTA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-martinuspa-2269-fh21006.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

1. Di dalam penyusunan anggaran belanja DPRD yang dimana anggaran belanja DPRD itu sendiri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan APBD yang secara yuridis normatif pada saat penyusunannya dilakukan dengan bertumpu pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang¬undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD. Selain itu, penyusunan APBD dalam konteks otonomi daerah secara legalistik-positivistik mencerminkan pengimplementasian prinsip-prinsip dasar "Good Financial Governance" yang demokratis berupa transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Penyusunan APBD maupun yang telah disahkan dalam bentuk Peraturan daerah, APBD itu sendiri terevaluasi kurang atau bahkan tidak mencerminkan, tidak bersendikan dan tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar "Good Financial Governance" yang demokratis berupa transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Praktisnya adalah dalam penyusunan APBD cenderung mengabaikan asas partisipasi, transparasi, dan tidak memiliki akuntabilitas publik atau tidak mengakomodir aspirasi masyarakat. 2. Bahwa di dalam pertanggung jawaban pengelolaan keuangan anggaran belanja DPRD belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pertanggung jawaban keuangan anggaran belanja DPRD, sehingga peraturan perundang-undangan yang pada saat ini mengatur pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara yang berlaku tampak `berserakan' dalam berhagai bentuk perangkat hukum, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang maupun Keputusan Institusi Pemerintah, baik Pusat dan Daerah yang berstatus departemental atau non departemental sehingga tidak efektif dan efesien.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 210./ 06 Mar k (Tidak Ada Abstrak)
Uncontrolled Keywords: FINANCE � LAW AND LEGISLATION
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K4430-4675 Public finance > K4650-4675 State and local finance
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
MARTINUS PANCA ADI P., 030111250 UUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorEmanuel Sujatmoko, S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 25 Sep 2006 12:00
Last Modified: 09 Aug 2016 01:19
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13815
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item