GURUH WICAKSONO, 030010833 U (2005) PENEGAKAN HUKUM BAGI PEMBANGKANGAN MILITER YANG DILAKUKAN OLEH PERWIRA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-wicaksonog-3990-fh66_07-k.pdf Download (344kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-wicaksonog-3990-fh66_07.pdf Restricted to Registered users only Download (795kB) | Request a copy

Abstract

Dari uraian bab per bab di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dalam rangka mendukung upaya pembangunan hukum nasional, hukum militer sebagi subsistem dari hukum nasional sebaiknya dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Untuk itu dari uraian bab per bab di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : a.Bahwa berdasarkan data yang diteliti kasus pelanggaran/kejahatan yang paling banyak diselesaikan melalui DKP adalah kasus Desersi, termasuk desersi yang disertai dengan pelanggaran lain . Kasus desersi yang dilakukan Perwira diselesaikan melalui DKP pertimbangannya adalah karena Perwira tersebut sudah nyata-nyata mempunyai tabiat yang buruk untuk dipertahankan sebagai prajurit. b.Kasus kejahatan pembangkangan militer (Insubordinasi) yang terjadi di lingkungan TNI AL belum ada yang diselesaikan melalui DKP. Penyelesaian kasus melalui DKP dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian kasus kejahatan pembangkangan militer dilingkungan TNI AL secara kasuistis sebagaimana yang diatur dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM. Sementara itu keputusan yang dihasilkan DKP selalu memberhentikan tidak dengan hormat, padahal ada dua kemungkinan yang dapat diputuskan oleh Dewan Kehormatan Perwira. c.Dilihat dari pangkat pelaku pelanggaran yang khususnya diselesaikan melalui DKP, pangkat Perwira menengah paling sedikit, dibandingkan dengan pangkat Perwira Pertama. 2.Kasus pembangkangan militer dapat diselesaikan melalui peradilan militer apabila PAPERA menyerahkan perkara tersebut ke peradilan militer.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 66/07 Wic p
Uncontrolled Keywords:	SMUGGLING � LAW AND LEGISLATION, SANCTIONS (LAW )
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K4720-4780 National defense. Military law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM GURUH WICAKSONO, 030010833 U UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Bambang Suheryadi, , S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	27 Mar 2007 12:00
Last Modified:	19 Jun 2017 21:49
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13837
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item