KONSEKUENSI YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI JASA PT. KERETA API (PERSERO)

JOHANNA DWIPUTRI APRILIA, 030315631 (2007) KONSEKUENSI YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI JASA PT. KERETA API (PERSERO). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-apriliajoh-8043-fh106_08.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Bagi pelaku usaha penerapan klausula baku dalam perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pihak kereta api dengan konsumen pengirim barang sangatlah penting. Hal ini bertujuan supaya pengangkut yang dalam hal ini adalah PT. Kereta Api (Persero) dapat menburangi, membatasi atau bahkan menghilangkan tanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami oleh konsumen yang mengirimkan barang dengan menggunakan jasa kereta api. Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) memberikan perlindungan terhadap konsumen yaitu dengan memberikan larangan pada perianjian baku yang mengandung klausul baku yang sifatnya dapat merugikan konsumen. Namun pada prinsipnya undang-undang tidak ;nelarang adanya klausula baku dalam suatu perjanjian yang dilarang hanyalah pencantuman klausula baku yang memberatkan atau merugikan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 UUPK. Dan apabila perjanjian itu melanggar UU yang sudah ditetapkan tentang pencantuman klausula baku maka yang batal adalah klausula baku tersebut bukan isi perjanjian tersebut Dalam perjanjian pengangkutan di Indonesia, menganut sistem tanggung gugat berdasarkan adanya suatu kesalahan dan tanggung gugat berdasarkan adanya suatu praduga. Hal ini diterapkan dalam pemberian ganti kerugian bagi konsumen yang mengalami kerugian dalam pengiriman barang. Setiap pemberian ganti rugi, haruslah melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak kereta api. Konsumen harus membuktikan bahwa kerugian tersebut benar-benar disebabkan oleh kesalaian pihak kereta api. Apabila konsumen tidak dapat membuktikan, maka pihak kereta api terbebas dari pemberian targgung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Namun setelah lahimya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pembuktian tersebut dibebankan kepada pelaku usaha.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 106/08 Apr k
Uncontrolled Keywords: CLAUSES ( LAW )
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
JOHANNA DWIPUTRI APRILIA, 030315631UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorGianto Al Imron, , S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 01 Dec 2008 12:00
Last Modified: 20 Jun 2017 20:44
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13891
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item