DESTANIA SUSWANTIKA, 030315797 (2008) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KOMIK BAJAKAN YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-suswantika-8074-fh148_08.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang melarang segala bentuk dan jenis pornografi, di samping itu trdapat pada peraturan perundangan lainnya, seperti UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan sebagainya. Dalam KUHP tindak pidana pornografi diatur pada Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP untuk kejahatan, dalam Bab XIV Buku Il tentang, "Kesusilaan" dan Pasal 532 KUHP Bab VI buku III untuk pelanggaran. Bahkan di dalam UU Hak Cipta melarang pengumuman karya cipta yang melanggar kesusilaan. Serta telah ada rencana untuk membuat UU Antipornografi dan Pornoaksi, walaupun baru sebagai RUU. Pihak – pihak yang dapat dikenakan pertanggung – jawaban pidana berkaitan dengan peredaran komik bajakan yang mengandung unsur pornografi berdasarkan KUHP adalah; pemasok komik yang mengandung unsur pornografi, yang memasukkan komik tersebut ke dalam negeri, pelaku yang mengalih bahasa komik – komik tersebut dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia, penjual komik tersebut, yang menjual dan mengedarkan komik – komik tersebut kepada masyarakat umum, pemilik persewaan komik, yang menyewakan dan menawarkan serta menunjukkan bahwa komik tersebut dapat diperoleh.

Actions (login required)

View Item