WAJIB PAJAK LUAR NEGERI PAJAK PENGASILAN PADA I-BUSINESS

Catur Ruwahyunita Minardhany, 030115273 (2005) WAJIB PAJAK LUAR NEGERI PAJAK PENGASILAN PADA I-BUSINESS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-minardhany-1137-fh12806.pdf
Restricted to Registered users only

Download (987kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kesimpulan dari pembahasan Skripsi ini adalah : a. Penentuan Wajib Pajak Luar Negeri pada I-Business ditentukan berdasarkan Prinsip Sumber (Source Principle) yaitu suatu prinsip pengenaan pajak suatu Negara, yang memilih Orang Pribadi atau Badan yang didirikan atau berdomisili di luar negeri sebagai Subjek Pajak di negaranya berdasarkan asal dari Objek Pajak yang diperoleh Orang Pribadi atau Badan yang bersangkutan. Akan tetapi suatu negara hanya berhak mengenakan pajak terhadap Wajib Pajak Luar Negeri terbatas pada penghasilan yang bersumber dari negara itu, seperti penghasilan dari modal yang dipergunakan di negara tersebut, misalnya yang berupa bunga, dividen, royalti, sewa dan lain-lain. Suatu Negara tidak berhak mengenakan pajak penghasilan terhadap Wajib Pajak Luar Negeri atas penghasilan dari usahanya, seperti hsil penjualan langsung barang dagangan atau barang hasil produksinya ke suatu Negara. b. Untuk menetapkan tarif PPh terhadap Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT pada I-Business atas penghasilan yang diperolehnya dari Indonesia, pertama-tama harus ditentukan dulu Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT pada I-Business menjadi residen fiskal dari negara mana (bisa meminta dan/ atau melihat surat keterangan domisili dari yang bersangkutan). Setelah diketahui negara residennya, harus diketahui lagi apakah Negara tersebut telah mengadakan perjanjian perpajakan dengan Indonesia atau belum. Jika belum maka ketentuan dari Pasal 26 UU PPh lah yang berlaku. Sedangkan jika sudah maka yang berlaku adalah ketentuan dari perjanjian perpajakan antara Indonesia dengan negara residen fiskal dari Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT yang bersangkutan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, infrastruktur keuangan dalam Internet juga sangat menentukan apakah sumber pemasukan keuangan Negara berupa pajak dapat terserap baik atau tidak.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB-KK-2 FH 128/06 Min w
Uncontrolled Keywords: INTERNATIONAL BUSSINES ENTERPRISES-TAXATION-LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4629-4830 Income tax
J Political Science > JX International law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Catur Ruwahyunita Minardhany, 030115273UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSoehirman Djamal, S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 15 May 2006 12:00
Last Modified: 20 Jun 2017 21:52
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13917
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item