PENGATURAN SYARAT KECAKAPAN DALAM HUKUM KONTRAK INDONESIA DAN PENERAPANNYA PADA TRANSAKSI INTERNET-COMMERCE

Liah Anggraeni Basuki, 030211479 U (2006) PENGATURAN SYARAT KECAKAPAN DALAM HUKUM KONTRAK INDONESIA DAN PENERAPANNYA PADA TRANSAKSI INTERNET-COMMERCE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-basukiliah-2227-fh19706.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

(1) Dapat dilihat bahwasannya kriteria kecakapan sesuai dengan Hukum Kontrak di Indonesia tidak jauh beda dengan kriteria cakap pada Hukum Inggris (UK), disebutkan pada dasamya setiap orang cakap untuk mengadakan perjanjian kecuali orang-orang yang termasuk dalam kategori tidak cakap, di antaranya yaitu (1) orang-orang yang berusia dibawah 18 tahun (minor) dan (2) orang-orang yang dibawah pengampuan (orang-orang yang dungu, gila, mata gelap dan boros). Konsekwensi yang harus ditanggung jika perjanjian yang melibatkan orang-orang yang tidak cakap tetap terjadi, yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya perjanjian tersebut sah, sepaniang tidak ada yang mengadukan pemohonan pembatalan (garis bawah dari penulis). (2) Pada I-Commerce penentuan kecakapan lebih dititikberatkan pada usia para pihak, karena lebih mudah pengidentifikasiannya. Penentuan batas usia dalam I-Commerce tidak mengacu pada polar hukum manapun (Civil Law System maupun Common Law System). Para vendor mempunyai definisi sendiri-sendiri mengenai batas usia yang dapat bertransaksi dengan mereka, yang dicantumkan dalam klausula baku. Meskipun telah ditentukan batas usia, namun masih terdapat persoalan yaitu tidak adanya jaminan bahwa pihak yang bertransaksi (purchaser) berusia sesuai yang ditetapkan oleh vendor, dikarenakan media transaksi berada pada dunia maya yang rawan penipuan. Hal inilah yang merupakan persoalan terbesar dalam bertransaksi melalui intemet. Lebih memprihatinkan lagi, banyak situs vendor dari perusahaan temama, maupun situs terkenal dan sering diakses yang berasal dari Indonesia tidak dilengkapi dengan kriteria cakap bahkan ada pula yang tidak melengkapi dengan klausula baku, hanya menyediakan formulir sebagai member saja. Jelas, di Indonesia khususnya layanan situs Internet tidak menghiraukan syarat kecakapan. Untuk menyelesaikan persoalan kecakapan dalam Internet maka diperiukan solusi baik dari segi pengaturan maupun teknologi itu sendiri, maka diperlukan peran serta aktif dari para pihak (purchaser dan vendor).

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KK-2 KKB FH 197/06 Bas p
Uncontrolled Keywords: COMMERCIAL LAW; INTERNET (COMPUTER NETWORK)
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1710-1710.5 Electronic funds transfers
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Liah Anggraeni Basuki, 030211479 UUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorJani Purnawanty, S.H., SS., L.LM.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 22 Sep 2006 12:00
Last Modified: 20 Jun 2017 21:53
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13929
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item