AKIBAT HUKUM PELUNCURAN RUDAL JELAJAH JARAK JAUH LINTAS NEGARA BAGI KEDAULATAN NEGARA DI RUANG UDARA

AMIRUDDIN HIDAYAT, 030111154 U (2006) AKIBAT HUKUM PELUNCURAN RUDAL JELAJAH JARAK JAUH LINTAS NEGARA BAGI KEDAULATAN NEGARA DI RUANG UDARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-hidayatami-2228-fh1960-k.pdf

Download (312kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-hidayatami-2228-fh19606.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

1. Dalam hukum udara tidak terdapat aturan-aturan mengenai rudal jelajah jarak jauh lintas negara, Adapun mengenai Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944, kedua Konvensi tersebut hanya mempersoalkan alat-alat penerbangan yang dapat terbang akibat adanya reaksi udara seperti halnya pesawat udara. Namun kedua Konvensi tersebut sama sekali tidak mempersoalkan alat-alat yang dapat terbang tanpa bantuan reaksi udara seperti halnya rudal jelajah yang dapat terbang karena memiliki daya tolak. Maka, dengan demikian aturan-aturan dalam hukum udara mengenai rudal jelajah jarak jauh lintas negara hingga saat ini tidak atau belum ada. 2. Prinsip-prinsip kedaulatan negara di ruang udara sehubungan dengan melintasnya rudal jelajah di wilayah ruang udara negara lain adalah tetap penuh dan mutlak yang sepenuhnya merupakan milik negara di bawah ruang udara tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, walaupun dalam Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 tidak diatur mengenai aturan terbang rudal jelajah, melintasnya rudal jelajah di wilayah kedaulatan udara negara lain tetap tidak dibenarkan karena dengan terbang dan melintasnya rudal jelajah tersebut maka kedaulatan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan menjadi tereduksi unsur penuh dan kemutlaknnya. Akan tetapi prinsip tersebut dapat disimpangi apabila negara pemilik rudal jelajah telah mendapatkan otorisasi atau izin dari negara pemilik teritorial sehingga rudal jelajah dapat melintas diatas wilayah udara negara lain dan hal tersebut

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KK-2 KKB FH 196/06 Hid a
Uncontrolled Keywords: INTERNATIONAL LAW
Subjects: J Political Science > JX International law
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB480 482 Private international law. Conflict of laws
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
AMIRUDDIN HIDAYAT, 030111154 UUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDina Sunyowati, , S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 22 Sep 2006 12:00
Last Modified: 20 Jun 2017 21:53
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13930
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item