TRAFFICKING ORANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

DJOENEDIE DODIEK SETIYONO, 030115187 (2006) TRAFFICKING ORANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-setiyonodj-2600-fh2990-k.pdf

Download (328kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-setiyonodj-2600-fh29906.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

1).Dalam menangani masalah traffiking Indonesia telah memiliki 4 peraturan nasional yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan juga Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah R.I juga telah mengeluarkan Kepres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dalam pelaksanaannya di lapangan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal yang sering dipakai sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku trafficking adalah Pasal 285 ; Pasal 287-298 ; Pasal 324 ; Pasal 506 KUHP. Pasal 83 dan Pasal 88 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga sering digunakan untuk menjerat pelaku trafficking. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, aparat hukum masih belum bisa memaksimalkan perannya dalam memberantas trafficking, terbukti dengan ringannya hukuman yang diberikan kepada para pelaku trafficking di Indonesia. 2).Kasus trafficking dalam dekade terakhir ini meningkat karena beberapa faktor diantaranya adalah adanya kelemahan pada perangkat hukum (Peraturan Perundang┬Čundangan) di Indonesia dan juga adanya faktor-faktor di luar Peraturan Perundang undangan. Kelemahan pada perangkat hukum disebabkan banyaknya peraturan yang sulit untuk diterapkan pada kasus-kasus trafficking yang berhasil diungkap oleh aparat. Faktor-faktor di luar Peraturan Perundang-undangan misalnya adanya pandangan masyarakat tentang perempuan yang menganggap bahwa bila ada kejahatan yang terjadi pada dirinya hal itu merupakan kesalahannya sendiri 1 turut berperan serta dan juga adanya pandangan bahwa jangan terlibat dengan masalah orang lain terutama yang berhubungan dengan polisi karena akan merugikan din sendiri. Alasan lainnya adalah paradigma pemerintah yang memandang tenaga kerja sebagai komoditi sehingga hak-hak asasi mereka sering terlupakan. Alasan lainnya adalah adanya adanya faktor-faktor sosial yang berkembang di masyarakat, misalnya masih adanya diskriminasi terhadap perempuan. Ada juga kelemahan yang datang dari aparat penegak hukum yang disebabkan kekurangtahuan mereka tentang masalah trafficking.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 299/06 Set t
Uncontrolled Keywords: CRIMINAL LAW; TRAFFIC-LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV6001-7220.5 Criminology
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
DJOENEDIE DODIEK SETIYONO, 030115187UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorTilly A.A Rampen, SH., MHUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 16 Oct 2006 12:00
Last Modified: 14 Oct 2016 06:18
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13945
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item