STATUS GAM DAN PENYELESAIAN SENGKETA DI ACEH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

WAHYU ADI PRAKOSO, 030111205 U (2006) STATUS GAM DAN PENYELESAIAN SENGKETA DI ACEH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-prakosowah-2601-fh30106.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-prakosowah-2601-fh3010-k.pdf

Download (305kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

• Menurut hukum internasional yang mengatur mengenai hukum perang ( law of war ), yaitu Konvensi Den Haaq 1907. Status yang dimiliki oleh pihak GAM terkait dengan konflik yang telah terjadi selama kurang lebih 30 tahun di Aceh dapat diklasifikasikan sebagai insurgency, karena tidak terpenuhinya satu unsur yang ada dalam konvensi tersebut, yaitu mematuhi hukum perang yang berlaku menurut hukum internasional. Konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan pihak GAM telah mengalami klimaksnya dengan memberikan suatu pengakuan secara diam-diam (implied recognition) sebagai belligerency kepada pihak GAM, hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan harapan agar dapat menyelesaikan konflik yang selama ini telah terjadi dan dapat dilaksanakannya proses negosiasi serta perdamaian bagi para pihak ( baca ; pemerintah Indonesia dengan pihak GAM). Bersama -sama para pihak telah sepakat dan setuju untuk merumuskan klusula atau pasal-pasal yang akan dituangkan kedalam salah satu jenis perjanjian internasional yaitu, Memorandum of Understanding ( MoU ). Akhirnya para wakil dari pemerintah Indonesia dengan wakil dari pihak GAM sepakat untuk menandatangani MoU yang telah mereka rumuskan sebelumnya pada tanggal 15 Agustus 2005 Vantaa, Helsinki, Finlandia yang difasilatatori HDC dan Uni Eropa dan selaku mediatornya adalah Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. • Di mana dalam isi perjanjian tersebut kemudian para pihak setuju untuk dibentuknya satu lembaga yang mandiri yang diprakarsai oleh beberapa negara Uni Eropa dan negara-negara ASEAN, yaitu Aceh Monitoring Mission (AMM), sebagai pengawas dan mediator yang bertugas untuk memantau pelaksanaan isi MoU yang telah disepakati oleh para pihak (baca; pemerintah Indonesia dan pihak GAM) menuju suatu perdamaian yang telah disepakati dan diinginkan selama ini.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 301/06 Pra s
Uncontrolled Keywords: DISPUTE RESOLUTION ( LAW AND LEGISLATION)
Subjects: J Political Science > JX International law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
WAHYU ADI PRAKOSO, 030111205 UUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorLina Hastuti, SH., MHUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 16 Oct 2006 12:00
Last Modified: 14 Oct 2016 06:32
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13946
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item