DELIK PORNOGRAFI DALAM PERMAINAN-PERMAINAN ELEKTRONIK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

Arthur Fredrieck Clifferson Kaat, 030211486 U (2007) DELIK PORNOGRAFI DALAM PERMAINAN-PERMAINAN ELEKTRONIK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-kaatarthur-7552-fh2920-k.pdf

Download (355kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-kaatarthur-7435-fh2910-full.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dari uraian yang telah terdapat dalam bab- bab yang telah dibahas sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut a. Permainan - permainan elektronik yang terdapat unsur unsur pornografi di dalamnya dapat diklasifikasikan sebagai delik pers, khususnya delik pornografi, karena dalam permainan - permainan elektronik terdapat gambar - gambar yang menyinggung rasa susila dari masyarakat Indonesia pada umumnya serta dapat menimbulkan nafsu birahi bagi masyarakat pada umumnya yang melihat ataupun memainkannya seperti gambar gambar yang memperlihatkan wanita yang tidak berpakaian maupun gambar — gambar yang memperlihatkan hubungan seksual. Selain itu, permainan - permainan elektronik tersebut dijual secara bebas bagi masyarakat, bahkan permainan — permainan elektronik tersebut dapat dimainkan di tempat — tempat persewaan yang ada di berbagai tempat. b. Para pelaku delik pornografi dalam permainan — permainan elektronik tersebut dapat dipidana sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 282 KUHP, karena para pelaku tersebut telah memenuhi unsur kesalahan yang diatur dalam Pasal 282 KUHP, dan para pelaku tersebut telah berusia lebih dari 18 tahun, yang merupakan Batas minimum agar seseorang dapat dipidana. Para pelaku delik pornografi dalam permainan — permainan elektronik tersebut melakukan kejahatan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjual dan menyewakan permainan - permainan elektronik tersebut dengan tidak ada paksaan dari pihak lain, sehingga unsur dalam pasal 48 K.U.H.P tentang daya paksa tidak terpenuhi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 291/07 Kaa d
Uncontrolled Keywords: PHORNOGRAPHY-LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV6001-7220.5 Criminology > HV6201-6249 Criminal classes
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Arthur Fredrieck Clifferson Kaat, 030211486 UUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSoedarti, S.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 19 Aug 2008 12:00
Last Modified: 14 Oct 2016 03:30
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13965
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item