PERSEKONGKOLAN TENDER YANG TERJADI DI INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS : BKKBN JAWA TENGAH

R.Rio Suspra Anggoro, 030516404 (2009) PERSEKONGKOLAN TENDER YANG TERJADI DI INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS : BKKBN JAWA TENGAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2010-anggororri-11927-abstrak-9.pdf

Download (10kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2010-anggororri-10673-fh1490-p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (767kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pada kasus yang terjadi pada persekongkolan tender di lingkungan BKKBN Jawa Tengah panitia dalam mengambil putusan berpatokan pada Permen Nomor 11 Tahun 2006 dimana panitia mengambil keputusan untuk menggugurkan perusahaan yang mendapat dukungan dari PT. Borimex dengan alasan merupakan barang luar negeri. Seharusnya panitia berpatokan berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dimana seharusnya panitia mempermudah syarat – syarat tender sehingga dalam pelaksanaan tender tersebut tercipta persaingan usaha yang sehat. Syarat – syarat tersebut dalam melakukan tender harus dilakukan oleh para pihak yang ikut serta dalam tender, karena syarat – syarat tersebut merupakan syarat umum yang wajib ada dalam tender yang terjadi di lingkungan BKKBN Jawa Tengah tersebut. Dampak dari terjadinya persekongkolan tender itu sendiri adalah menciptakan hambatan barrier to entry bagi peserta lainnya. Persekongkolan Tender yang terjadi di lingkungan BKKBN Jawa Tengah menciptakan hambatan yaitu gugurnya peserta tender yang mendapat dukungan dari PT. Borimex. Persekongkolan tender dapat menimbulkan inefisiensi anggaran pemerintah serta merugikan Negara. Persekongkolan tender yang terjadi di lingkungan BKKBN Jawa Tengah itu menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan anggaran 2 kali lipat. Persekongkolan tender dapat mengurangi kepercayaan pasar terhadap kredibilitas pemerintah / aparat pemerintah sebagai penyelenggara tender. Persekongkolan tender yang terjadi di lingkungan BKKBN Jawa Tengah menyebabkan perusahaan – perusahaan yang gugur akibat persekongkolan itu maupun masyarakat menjadi tidak percaya pada instansi pemerintah tersebut.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 149 09 Ang p
Uncontrolled Keywords: TENDER OFFERS �LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD3611-4730.9 Industrial policy. The state and industrial organization Including licensing of occupations and professions, subsidies, inspection, government ownership, municipal services
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
R.Rio Suspra Anggoro, 030516404UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSinar Ayu Wulandari, SH., MH.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 20 May 2010 12:00
Last Modified: 12 Sep 2016 10:18
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14019
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item