PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENURUT UU NO. 3 TAHUN 2006

ANITA NURHIKMA, 030156289 (2010) PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENURUT UU NO. 3 TAHUN 2006. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2010-anitanurhi-11935-abstrak-9.pdf

Download (303kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2010-anitanurhi-10681-fh1530-s.pdf
Restricted to Registered users only

Download (589kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf i UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, satu-satunya lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan dalam hal terjadi sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama karena lembaga tersebut memiliki aparat hukum yang dianggap menguasai prinsip syariah dan ekonomi syariah merupakan konsep ekonomi yang menggunakan syariah Islam sebagai dasar atau landasan dalam aktifitas perekonomian. Pemberian wewenang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama ini bertujuan agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat terlaksana secara utuh sesuai prinsip syariah sehingga sungguh-sungguh memberi manfaat bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya bagi masyarakat yang menjalankan kehidupan dengan berlandaskan syariah. Selain itu, UU Nomor 3 Tahun 2006 ini dibentuk dalam rangka memantapkan dan menegaskan kedudukan Pengadilan Agama sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan hukum nasional yang terus berkembang. Penyelesaian sengketa dalam Islam, termasuk diantaranya penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang implementasinya dan aplikasinya tercermin dalam peraturan prosedur Basyarnas maupun dalam penyelesaian perkara di peradilan agama pada hakekatnya tetap memprioritaskan prinsip perdamaian diantara para pihak yang bersengketa. Apabila penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang dilakukan melalui musyawarah tidak mencapai mufakat dan tidak dapat pula ditempuh melalui arbitrase, maka barulah ditempuh penyelesaian sengketa melalui litigasi di Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 153 09 Nur p
Uncontrolled Keywords: ECONOMIC �RELIGIOUS ASPECT ISLAM
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc > BP174-190 The practice of Islam
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3820-3836 Economic constitution, policy, planning, and development
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ANITA NURHIKMA, 030156289UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorLiliek Kamilah, , S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 21 May 2010 12:00
Last Modified: 12 Sep 2016 10:49
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14026
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item