PAJAK INTERNASIONAL PADA TRANSAKSI I-BUSINESS

Hari Wibowo, 030111102 U (2010) PAJAK INTERNASIONAL PADA TRANSAKSI I-BUSINESS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2010-wibowohari-11958-abstrak-9.pdf

Download (306kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2010-wibowohari-10700-fh1600-p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Secara normatif, pajak internasional pada transaksi I-Business sebenarnya tetap dapat dilaksanakan oleh setiap negara, sepanjang sistem perpajakannya selalu mengikuti perkembangan teknologi dan pola-pola bisnis. Maksudnya, hal ini merupakan bagian dari kebijakan masing-masing pemerintah negara yang berkepentingan, yang ditetapkan di dalam UU nasional berikut peraturan pelaksanaan maupun peraturan kebijaksanaan yang jelas dan simpel, serta telah dilandasi oleh prinsip-prinsip umum perpajakan yang akomodatif, untuk diimplementasikan lebih lanjut melalui administrasi pajak yang sederhana, namun sempurna dengan adanya pemanfaatan TI secara maksimal. Oleh sebab itu, tersedianya SDM yang berkualitas dan kapabel di bidang TI berikut paket sistem informasi yang sangat memadai, jelas dibutuhkan bagi pencapaian tujuan dari diadakannya administrasi pajak yang demikian. The Ottawa Taxation Framework Conditions dapat menjadi alternatif sumber materiil termutakhir bagi hukum pajak internasional. Apa yang dirumuskan oleh CFA ini merupakan kaidah-kaidah hukum yang diadaptasi dari code of business practices. Di dalamnya terkandung elemen-elemen struktural, yang mengatur tentang persoalan teknis dan administratif operasional usaha melalui I-Business, di mana ketentuannya dipatuhi oleh para virtual company sebagai code of practice tersendiri. Dari situ pula, selanjutnya CFA merumuskan tax code yang ditujukan sebagai pedoman dalam hal pengadministrasian PPN atas seluruh transaksi I-Business berskala internasional. Lebih lanjut, perumusan tax code ini jelas menjadi suatu sinyalemen sekaligus indikator akan adanya harmonisasi administrasi pajak secara universal. Pasal 18 ayat (3a) UU PPh merupakan contoh ketentuan unilateral yang telah mengakomodir perubahan sosial dan perkembangan kondisi perekonomian yang terjadi di masyarakat, serta mampu meminimalisir terjadinya pengenaan pajak berganda internasional sekaligus menutup peluang bagi penghindaran maupun penyelewengan pajak. Jika dalam implementasinya terhadap model IBusiness terjadi pengenaan pajak berganda internasional, maka pembentukan P3B yang baru atau renegosiasi atas ketentuan P3B yang sudah ada, sewaktu waktu bisa dilaksanakan berdasarkan aturan Pasal 32 A UU PPh. Sebaliknya, oleh karena prinsip pemungutan yang dianut dirasa sudah tidak kompatibel lagi, maka ke depannya, perevisian atas satu atau lebih ketentuan unilateral yang ada di dalam UU PPN dan PPnBM sangat diperlukan, guna menunjang penegakan hak pemajakan Indonesia terhadap transaksi I-Business berskala internasional, terutama jika yang menjadi objeknya adalah jasa. Sementara itu, pada fakta historisnya, administrasi pajak elektronik bukan merupakan unsur yang baru lagi bagi sistem perpajakan Indonesia. Fakta ini jelas menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia selalu mengikuti perkembangan teknologi dan pola atau model-model bisnis, di mana dasar pengakomodirannya lebih dominan dituangkan dalam bentuk peraturan kebijaksanaan. Walau demikian, pemerintah Indonesia masih perlu untuk terus belajar memformulasikan suatu administrasi perpajakan yang sederhana, namun sempurna dengan adanya pemanfaatan TI secara maksimal. Terlepas dari kekurangan yang ada, adanya fakta tersebut juga jelas menunjukkan bahwa harmonisasi administrasi pajak sebagaimana digagas pada konferensi Ottawa, ternyata telahterimplementasi di Indonesia.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 160 09 Wib p
Uncontrolled Keywords: INCOME TAX-LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4629-4830 Income tax
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Hari Wibowo, 030111102 UUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorJani Purnawanty, , S.H., S.S., LL.M.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 25 May 2010 12:00
Last Modified: 12 Sep 2016 08:18
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14041
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item