PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENERIMAAN KARTU JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) ATAS PERLAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIBERIKAN DI KOTA SURABAYA

Erry Surya Buana, 030630331 (2009) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENERIMAAN KARTU JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) ATAS PERLAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIBERIKAN DI KOTA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2010-buanaerrys-14014-fh0810-k.pdf

Download (88kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2010-buanaerrys-11861-fh0810-b.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) merupakan program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Setiap peserta Jamkesmas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap serta pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjutan , rawat inap tingkat lanjutan dan pelayanan gawat darurat. Dalam Program Jamkesmas terdapat Dinas Kesehatan bertindak sebagai stipulator dan Pihak RS bertindak sebagai promissor. Hubungan Hukum antara Konsumen dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya adalah perikatan yang lahir karena adanya Undang-Undang. Hubungan Hukum antara Dinas Kesehatan dengan RS adalah perikatan yang lahir dari perjanjian kerjasama yang memberikan prestasi berupa pelayanan kesehatan kepada pihak ketiga, yaitu Konsumen Penerima Kartu Jamkesmas .Hubungan Hukum antara Konsumen dengan RS adalah Derdenbeding. Konsumen Penerima Kartu Jamkesmas dapat mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum dan wanpreseasi ke pengadilan serta dapat pula melakukan upaya-upaya hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Namun, gugatan yang diajukan ke pengadilan (litigasi) hanya dapat dilakukan jika penyelesaian secara non litigasi seperti cara damai dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak mencapai kesepakatan (pasal 45 ayat (4)). Beban pembuktian di pengadilan diserahkan kepada konsumen selaku Penggugat dimana ia diwajibkan membuktikan adanya unsur kesalahan dari Tergugat dan kerugian yang diderita oleh konsumen sesuai dengan Pasal 1865 BW. Namun, hal tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak berlakunya UU Nomor 8 tahun 1999 bahwa pembuktian adanya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi dibebankan kepada pelaku usaha selaku Tergugat (Pasal 28).

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 08 /10 Bua p
Uncontrolled Keywords: Health services; law and lesgilation
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG8011-9999 Insurance > HG9371-9399 Health insurance
K Law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7340-7512 Commercial law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Erry Surya Buana, 030630331UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorGianto Al Imron, SH., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 25 Nov 2010 12:00
Last Modified: 12 Sep 2016 12:06
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14061
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item