OTONOMI PEMERINTAHAN DESA

Abdul Ghoni, 030516261 (2009) OTONOMI PEMERINTAHAN DESA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2010-ghoniabdul-14029-fh1910-k.pdf

Download (302kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2010-ghoniabdul-11874-fh1910-o.pdf
Restricted to Registered users only

Download (605kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjadi inti dari penulisan skripsi ini: 1 Bahwa Desa dalam perjalanan sejarahnya mengalami berbagai perubahan pengaturan dalam undang-undang, baik ketika desa mempunyai hak mengatur daerahnya sendiri (memiliki otonomi) maupun saat desa diseragamkan dan hanya menjadi wilayah yang bersifat administratif. Bahwa pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dan pendudukan Militer Jepang desa merupakan daerah yang otonom. Demikian juga paska kemerdekaan Indonesia, meskipun mengalami berbagai perubahan undang-undang mulai UU No. 1 tahun 1945 sampai UU No. 18 tahun 1965 desa tetap merupakan daerah yang otonom. Tetapi pada masa diundangkannya UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, desa tidak lagi menjadi daerah otonom melainkan menjadi wilayah administratif. Kemudian sejak berlakunya UU No. 22 tahun 1999 dan mengalami perubahan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa kembali menjadi daerah yang otonom. 2 Bahwa desa mempunyai dua model hubungan yaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal adalah berupa pengawasan dan kontrol dari pemerintahan di atas desa, mulai dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan hubungan horizontal desa adalah hubungan yang terkait dengan kegiatan hukum privat desa, dengan melakukan kerjasama baik dengan pemerintah kabupaten dan jajarannya, dengan antar desa maupun dengan pihak ketiga. Kepala Desa adalah Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga keputusan kepala desa yang tertulis yang bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukum pada seseorang atau badan hukum perdata adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan di PTUN.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 19 10 Gho o
Uncontrolled Keywords: AUTONOMY
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K4430-4675 Public finance > K4650-4675 State and local finance
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Abdul Ghoni, 030516261UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSri Winarsih, , S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 29 Nov 2010 12:00
Last Modified: 12 Sep 2016 13:01
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14070
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item