INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN PEMERINTAH

Rani Kartika Utami, 030610193 (2011) INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN PEMERINTAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (abstrak)
gdlhub-gdl-s1-2011-utamiranik-16568-fh1641-k.pdf

Download (303kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-febriantof-13924-fh1631-t.pdf
Restricted to Registered users only

Download (638kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Skripsi ini berjudul Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk (1) Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan wajib akademis dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga, (2) Sebagai mahasiswa Fakultas HukumUniversitas Airlangga, penulis ingin meningkatkan profesionalisme serta dapatmenganalisa suatu permasalahan dalam bidang hukum pajak. Pendekatanmasalahyang dipakai didalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode penulisanhukum Yuridis Normatif dengan pendekatan Statute Approach dan ConceptualApproach. Analisa Bahan Hukum dalam penulisan skripsi menggunakan metode kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Penulis di sini menggunakan data yang di ambil dari atau mengacu pada pada peraturan perundang-undangan, karya akademik berupa skripsi dan tesis, media elekronik (internet, televisi) mengenai pemberitaan-pemberitaan terhadap suatu permasalahan (kasus) dan media cetak (surat kabar) sebagai pelengkap yang mempunyai kaitan langsung dengan penulisan skripsi ini. Disamping itu bahan hukum juga didapatkan dari literatur (buku-buku), serta bahan-bahan lainnya yangdiperoleh selama perkuliahan. Hasil yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini berupa substansi pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dampak dari pemberian insentifPPh bagi pekerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja. Hasil analisis yaitu suatukebijakan pemerintah harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan agarkebijakan dapat dilaksanakan dengan adil, merata, dan mempunyai kepastianhukum. Setiap kebijakan pemerintah pada dasarnya adalah bertujuan atauberdampak positif bagi penikmatnya. Sehingga pihak-pihak yang terlibat dalampelaksanaan kebijakan tersebut haruslah mendukung dan tetap mengawasijalannya pelaksanaan pemberian kebijakan agar tujuan mulia pemerintah tersebutdapat terwujud.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK -2 FH 164 10 Uta i
Uncontrolled Keywords: TAXATION
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3150 Public law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Rani Kartika Utami, 030610193UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorHERINI SITI AISYAH, Rr. , S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Turwulandari
Date Deposited: 18 Mar 2011 12:00
Last Modified: 18 Jul 2016 06:49
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14097
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item