PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBELUM ENTRI INTO FORCE DALAM TATANAN HUKUM NASIONAL INDONESIA : TELAAH VALIDITAS LATIHAN BERSAMA MILITER INDONESIA - SINGAPURA SEBELUM PEMBERLAKUAN DEFENSE COOPERATION AGREEMENT

Putri Arnita Rahmaniar, 030610317 (2011) PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBELUM ENTRI INTO FORCE DALAM TATANAN HUKUM NASIONAL INDONESIA : TELAAH VALIDITAS LATIHAN BERSAMA MILITER INDONESIA - SINGAPURA SEBELUM PEMBERLAKUAN DEFENSE COOPERATION AGREEMENT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-rahmaniarp-16715-fh1731-k.pdf

Download (301kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-rahmaniarp-14043-fh1731-p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam Article 25 Vienna Convention 1969 mengenai provisional application yang pemberlakuannya di dalam tatanan hukum nasional Indonesia dilakukan melalui hukum kebiasaan internasional memberikan landasan bagi keabsahan latihan bersama militer Indonesia-Singapura yang dilaksanakan sebelum DCA berlaku sekalipun pada dasarnya suatu perjanjian tidak dapat diberlakukan sebelum entry into force berdasarkan Article 24 Vienna Convention 1969. Indonesia dan Singapura telah sepakat untuk melaksanakan aktivitas tersebut secara tersirat melalui kesepakatan teknis antar kedua negara. Keabsahan tersebut juga dilandasi oleh kenyataan bahwa Indonesia telah mempraktikkan provisional application dalam persetujuan GATT . UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya tidak secara jelas mengatur berlakunya suatu ketentuan dalam hukum kebiasaan internasional ke dalam tatanan hukum nasional. Berlakunya Article 25 Vienna Convention 1969 bagi Indonesia dilakukan melalui hukum kebiasaan internasional. Jika terjadi permasalahan hukum yang lahir dari pelaksanaan DCA yang belum diratifikasi, maka hakim pengadilan nasional dapat menerapkan norma yang ada dalam Article 25 Vienna Convention 1969 untuk memberlakukan DCA melalui proses penemuan hukum untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum karena DCA tersebut belum diratifikasi dan belum berlaku antara kedua negara.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 172 10 Rah p
Uncontrolled Keywords: INTERNATIONAL LAW
Subjects: K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB480 482 Private international law. Conflict of laws
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Putri Arnita Rahmaniar, 030610317UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorAKTIEVA TRI TJITRAWATI, Dr., S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Turwulandari
Date Deposited: 21 Mar 2011 12:00
Last Modified: 18 Jul 2016 08:20
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14106
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item