KERUGIAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI

RONALD KAMOLAN, 030710220 (2011) KERUGIAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-kamolanron-17401-fh1241-k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (652kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Keuangan negara sebagai suatu pengertian mempunyai korelasi dengan badan-badan negara meliputi pembagian wewenang dan pertanggungjawaban. Hubungannya dengan hukum administrasi negara sangat erat karena mempelajari wewenang dan pertanggungjawaban, teknis penyusunan anggaran, pengesahan, sumber-sumber keuangan dan piutang negara sehingga mempelajari keuangan negara tanpa administrasi negara adalah mustahil. Kesalahan pengelolaan keuangan negara menyebabkan penggunaannya menjadi tidak tepat sasaran dan menimbulkan kerugian negara. Kesalahan terjadi kerena pelakunya melakukan kesengajaan atau kelalaian, penerapan kebijakan yang tidak benar dalam pengelolaan keuangan negara. Ketika faktor-faktor yang menyebabkan kerugian negara dikaji dalam aspek hukum maka kerugian negara berada dalam ranah hukum publik yaitu hukum administrasi dan hukum pidana. Pengembalian kerugian negara dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui peradilan dengan menggunakan hukum pidana dan perdata dan diluar peradilan dengan menggunakan hukum administrasi. Pengembalian kerugian negara di luar peradilan dapat dilakukan dengan tuntutan ganti kerugian yang dapat dikategorikan kedalam tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti kerugian ini dilakukan kepada bendahara/pegawai bukan bendahara/pejabat yang mengelola keuangan negara. Tuntutan ganti kerugian dapat dikaji lebih jauh melalui pendekatan hukum administrasi yang terdiri atas tiga, yaitu pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan, pendekatan hak-hak asasi dan pendekatan fungsionaris. Tuntutan ganti kerugian memenuhi unsur-unsur dalam sanksi hukum administrasi khususnya dapat digolongkan kedalam sanksi administrasi lainnya. Kumulasi sanksi juga dapat diberikan yaitu pengenaan tuntutan ganti kerugian dan pengenaan sanksi administrasi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.124/ 11 Kam k
Uncontrolled Keywords: financial
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
RONALD KAMOLAN, 030710220UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSRI WINARSI, , S.H., M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Turwulandari
Date Deposited: 10 Nov 2011 12:00
Last Modified: 19 Jul 2016 03:24
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14130
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item