AKIBAT HUKUM ATAS DUALISME PENGATURAN MENGENAI TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA

ASEP SYAMSU DIYAR, 030710241 (2011) AKIBAT HUKUM ATAS DUALISME PENGATURAN MENGENAI TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-diyaraseps-17427-fh1251-a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Konsep Keuangan Negara sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara masih menimbulkan perbedaan pandangan yang mengakibatkan dualisme pengaturan mengenai tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap bendahara. Peraturan perundangundangan yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Badan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. Pemerintahan Daerah dalam menyelesaikan ganti kerugian daerah terhadap bendahara tidak berpedoman pada Peraturan Badan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara tetapi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. Perbedaan pengaturan tersebut mengakibatkan konflik kewenangan antara Badan Perwakilan Rakyat (BPK) dengan Pemerintahan Daerah dalam menetapkan jumlah kerugian daerah terhadap bendahara. Kewenangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari peraturan daerah yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah harus dikaji secara sistematis dan menyeluruh melalui pendekatan Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi sehingga akibat hukumnya dapat dipertanggungjawabkan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.125/11 Diy a
Uncontrolled Keywords: finance ; crimminal law
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ASEP SYAMSU DIYAR, 030710241UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSUKARDI,, Dr. S.H.,M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Turwulandari
Date Deposited: 11 Nov 2011 12:00
Last Modified: 19 Jul 2016 03:31
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14131
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item