BHAKTI FEBRYANTORO, 030710238 (2011) PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH MENTERI KEUANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-febryantor-17439-fh1081-p.pdf Restricted to Registered users only Download (705kB) | Request a copy

Abstract

Pengelolaan keuangan negara sejak Indonesia merdeka sampai dengan tahun 2002 masih berdasarkan pada undang-undang bentukan Belanda, antara lain Indische Comtabiliteitswet (ICW), Indische Bedrijvenwet (IBW), Regleme voorhet Administratief Beheer (RAB), dan Insctructie en verdure bapelingan voor Algemeene Rekenkamer (IAR). Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan itu tidak diatur secara tegas dan banyak norma yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang.. Pemerintah mengisi kekosongan hukum dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan titik tolak reformasi pengelolaan keuangan negara, wewenang dan tanggung jawab Menteri Keuangan dan Menteri Teknis/Lembaga Negara diatur secara jelas untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangan negara, hal ini terlihat dari fungsi Bendahara Umum Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Fungsi sebagai Bendahara Umum Negara yang dimiliki oleh Menteri Keuangan dalam rangka menyokong kegiatan pemerintahan demi mewujudkan tujuan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang baik.

Actions (login required)

View Item