PENOLAKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG OLEH DPR DAN AKIBAT HUKUMNYA

RESTU SEPTE KUNCORO GINTING, 030710239 (2011) PENOLAKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG OLEH DPR DAN AKIBAT HUKUMNYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-gintingres-17448-fh1171-p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (644kB) | Request a copy
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK GIN.pdf

Download (90kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang merupakan salah satu sumber tertib hukum di Indonesia. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang merupakan hak inisiatif dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden yang keberlakuannya mengikat layaknya Undang- Undang. Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang adalah hal ikhwal kegentingan yang memaksa, yang penilaiannya tergantung kepada subyektifitas Presiden. Terkait hal ihwal kegentingan yang memaksa ini, belum ada kriteria dan standar yang jelas untuk suatu hal dikatakan kegentingan yang memaksa dalam hal bernegara. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka dibutuhkan penilaian dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menetapkan PERPU menjadi Undang-Undang. adapun penilaian dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah disetujui atau ditolak. Permasalahan muncul ketika PERPU ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Bagaimana akibat hukumnya atas penolakan PERPU oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mengajukan rancangan Undang-Undang pencabutan PERPU yang dapat mengatur segala akibat dari penolakan tersebut. Sedangkan pengujian terhadap PERPU (Perpu) dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah jelas diatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penilaian atau melakukan pengujian politik (political review) atas PERPU. Apabila disetujui menjadi Undang-Undang, maka Undang-Undang tersebut baru dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 117/11 Gin p
Uncontrolled Keywords: government regulations
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG8011-9999 Insurance > HG8751-9295 Life insurance > HG8901-8914 Government policy. State supervision
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
RESTU SEPTE KUNCORO GINTING, 030710239UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorRADIAN SALMAN,, S.H., LL.M.UNSPECIFIED
Depositing User: Turwulandari
Date Deposited: 14 Nov 2011 12:00
Last Modified: 19 Jul 2016 08:36
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14147
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item