PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA

YAN ASWARI, 030710195 (2011) PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-aswariyan-20805-fh1211-k.pdf

Download (336kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-aswariyan-17450-fh1211-p.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini belum pernah ada satu pun kasus yang dijatuhi sanksi pidana mati. Padahal korupsi di Indonesia saat ini telah sedemikian menggurita, akut, dan sistemik. Keberadaan sanksi pidana yang tegas dan keras memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut UU PTPK sebenarnya sudah ada ruang yuridis yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang merumuskan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Namun hingga detik ini dalam pelaksanaanya belum pernah ada satu pun putusan pengadilan di Indonesia yang berani menggunakan pasal ini. Bila ditelusur lebih jauh, selain dikarenakan faktor keberanian dari aparat penegak hukumnya dan harus terpenuhinya terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat di rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, ternyata masalah terpentingnya dalam penerapan pasal ini adalah terletak pada penafsiran frasa “dalam keadaan tertentu”. Pada penjelasan disebutkan yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam pasal tersebut adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana itu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta pengulangan tindak pidana korupsi. Penjelasan tersebut dirasa kurang mendetail sehingga diperlukan pembahasan yang mendalam terkait frasa “dalam keadaan tertentu” tersebut. Di samping itu, untuk menjatuhkan sanksi pidana mati tidaklah mudah karena masih ada perdebatan karena tidak semua masyarakat sepakat dengan sanksi terberat ini, mereka berdalih bahwa penjatuhan sanksi pidana mati dianggap melanggar hakhak kemanusian. Persoalan akan perlindungan HAM, khususnya perlindungan hak untuk hidup, selama ini menjadi batu sandungan yang terbesar ketika akan menjatuhkan sanksi pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi. Alasan utama pihak yang kontra terhadap adanya penjatuhan sanksi pidana mati adalah merasa bahwa hak hidup merupakan hak mutlak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun kecuali Tuhan dan dilindungi hak tersebut oleh UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1). Meskipun hak hidup telah dijamin oleh konstitusi, namun konstitusi Indonesia tidaklah menganut asas kemutlakan HAM, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 sebagai pasal penutup bab tentang HAM. Dengan ditempatkannya pasal ini sebagai pasal penutup berarti telah memberi tafsir secara sistematis bahwa Pasal 28 A hingga Pasal 28 I UUD 1945 yang mendahuluinya tunduk pada ketentuan pembatasan HAM yang dimuat dalam Pasal 28 J UUD 1945. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi yang selama ini terhalangi oleh persoalan HAM, khususnya hak hidup, dapat ditegakkan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.121/11 Asw p
Uncontrolled Keywords: JUDICIAL CORRUPTION
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
YAN ASWARI, 030710195UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorNUR BASUKI MINARNO,, Prof. Dr. S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Turwulandari
Date Deposited: 14 Nov 2011 12:00
Last Modified: 20 Jul 2016 03:49
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14149
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item