Indra Santosa, 039814719 (2011) ASPEK HUKUM PERALIHAN HAK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) TERHADAP KOPERASI KARYAWAN (Studi Kasus Pengalihan Hak Perum PPTB Kepada Koperasi Karyawannya). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-santosaind-21092-fh1511-k.pdf Download (292kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-santosaind-17675-fh1511-a.pdf Restricted to Registered users only Download (943kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang tujuan nasional bangsa yang terkait dengan masalah perekonomian serta cara pencapaian tujuan tersebut termasuk dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi dasar demokrasi ekonomi di negara ini. Salah satu upaya konkrit dari pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk mengerjakan produksi adalah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. BUMN dimaksudkan sebagai perintis kegiatan-kegiatan Usaha yang belum dilaksanakan oleh swasta dan koperasi merupakan upaya pemerintah untuk mendorong demokrasi ekonomi. BUMN terbagi menjadi dua, yaitu Perusahaan Umum (Perum), adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum, selanjutnya Perusahaan Perseroan (Persero), adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Berdasarkan keterangan tersebut, yang dinilai paling memungkinkan untuk menunjang tujuan utama dari BUMN, yaitu sebagai perintis kegiatan-kegiatan Usaha yang belum dilaksanakan oleh swasta dan koperasi merupakan upaya pemerintah untuk mendorong demokrasi ekonomi adalah Perusahaan umum (perum), hal ini dikarenakan Perusahaan Umum berorientasi pada kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukan bahwa dengan semakin berkembangnya perekonomian dan dunia usaha di negara ini menjadikan BUMN yang awalnya dijadikan sebagai perintis usaha, tidak lagi dibutuhkan ketika suatu usaha telah dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Perkembangan dunia usaha tersebut merupakan tanda bahwa BUMN telah berhasil meningkatkan peran serta masyarakat dalam perekonomian, sehingga pada akhirnya BUMN akan lebih menguntungkan lagi bagi pemerintah apabila dialihkan pemilikannya kepada masyarakat, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pengalihan Hak Perusahaan umum kepada koperasi. Koperasi dinilai memiliki persamaan tujuan dengan Perusahaan umum, dimana sama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi ekonomi yang dimiliki dari anggota-anggotanya untuk membangun kesejahteraan bersama, sedangkan Perusahaan umum mencapai maksud dan tujuannya dengan modal dari pemerintah. Keberhasilan yang telah dicapai oleh koperasi selama ini dapat dilihat dari Sisa Hasil Usaha serta perkembangan jumlah dari unit usaha dalam koperasi. Dalam penelitian ini yang menjadi ketertarikan utama untuk dikaji adalah mengenai “Aspek Hukum Peralihan hak Perusahaan Umum Terhadap Koperasi Karyawan”, dimana meliputi permasalahan-permasalahan mengenai Bagaimanakah Landasan Hukum Peralihan Hak Perusahaan Umum Terhadap Koperasi dan Apakah Akibat Hukum Peralihan Hak Perusahaan Umum Kepada Koperasi Karyawan tersebut.

Actions (login required)

View Item