PEMBOCORAN DATA RAHASIA OLEH LEMBAGA BERBASIS INTERNET

FRENDIKA SUDA UTAMA, 030710168 (2011) PEMBOCORAN DATA RAHASIA OLEH LEMBAGA BERBASIS INTERNET. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-utamafrend-21099-fh1481-k.pdf

Download (287kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-utamafrend-17685-fh1481-p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dunia seakan tercengang dan heboh dengan muncunya fenomena di dunia internet yaitu munculnya suatu situs yang mengungkap dan membocorkan data dan/informasi rahasia. Situs tersebut adalah WikiLeaks yang didirikan oleh Julian Assange. Banyak dokumen yang bersifat rahasia dari beberapa Negara misalnya, Amerika Serikat bahkan Indonesia telah diunggah dalam situs tersebut. Hal tersebut semakin hangat dalam wacana publik karena dokumen tersebut menyangkut suatu tindakan pemerintah negara yang dianggap melakukan penyimpangan baik secara etika atau hukum. WikiLeaks melakukan itu dengan dalih kebebasan informasi dan merahasiakan sumbernya untuk melindungi desiden dan whistleblower di seluruh dunia untuk mengirimkan dokumen. Hal tersebut menimbulkan respon yang beragam. Bagi para pendukungnya diekspresikan dengan cara membuat situs-situs yang sejenis atau mirror-nya, namun bagi para penentangnya telah melakukan banyak upaya untuk menangkap dan menghentikan aktivitas situs tersebut. Sehingga penulis berinisiatif untuk mengangkat isu pembocoran data rahasia berbasis internet dalam tulisan ini. Internet bukanlah ruang yang kebal akan aturan hukum dan dapat bertindak sebebas-bebasnya tanpa batas. Permasalahan yang timbul adalah terkait yurisdiksi dari kejahatan siber khususnya terkait pembocoran data rahasia di Internet, karena internet memiliki karakteristik yaitu lintas batas negara. Di Indonesia, UU ITE memang telah mengakomodasi konsep yurisdiksi ekstrateritorial namun dalam KUHP Indonesia belum bisa menjangkau ranah kejahatan siber. Dunia Internasional telah mengakui kejahatan siber sebagai bentuk kejahatan lintas batas yang harus ditangani bersama dalam rangka menjaga kepentingan setiap negara dalam hubungan internasional. Pada tulisan ini, Penulis menggunakan tipe penelitian doctrinal research melalui beberapa pendekatan yaitu statute approach dan conceptual approach.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK2 FH 148/11 Uta p
Uncontrolled Keywords: COMPUTER SECURITY
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
FRENDIKA SUDA UTAMA, 030710168UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDidik Endro P, Prof. Dr. H. ., S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Turwulandari
Date Deposited: 24 Nov 2011 12:00
Last Modified: 01 Aug 2016 04:24
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14174
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item