KEWENANGAN PENYADAPAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

MUHAMMAD YUSUF INDRA KELANA, 030810406 (2012) KEWENANGAN PENYADAPAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2012-kelanamuha-22303-fh1571-k.pdf

Download (73kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2012-kelanamuha-18173-fh15711.pdf
Restricted to Registered users only

Download (938kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penyadapan sebagai bentuk pelanggaran hak privasi yang diperbolehkan oleh Undang Undang sering menjadi perdebatan, yang implikasinya pengaturan yang mengamanahkan tata cara penyadapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dalam Pasal 31 ayat (4) UU ITE dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, sehingga pengaturan mengenai kewenangan, substansi, maupun prosedurnya seharusnya diatur dalam Undang Undang untuk menjamin perlindungan individu sebagaimana yang di atur dalam Undang Undang Dasar 1945. Pengaturan kewenangan penyadapan oleh penegak hukum dalam tindak pidana korupsi yang mengatur prosedur penyadapan masih diatur dalam peraturan internal yaitu berbentuk Standart Operation Procedure (SOP), pengaturan dalam bentuk SOP ini prosedurnya hanya terbatas dimiliki internal KPK dan masih terlalu kabur serta bersifat rahasia bagi publik bila dibandingkan dengan pengaturan mengenai prosedur kewenangan penyadapan dalam tindak pidana terorisme, narkotika, dan psikotropika yang diatur dalam Undang Undang masing masing. Namun, pengaturan pengaturan tata cara penyadapan oleh penegak hukum yang diatur dalam SOP KPK, Peraturan Kapolri ,maupun dalam Permenkominfo tersebut tetap berlaku sepanjang belum dicabut oleh yang membuat atau oleh peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, karena penyadapan berkaitan dengan perampasan hak privasi, maka seharusnya kewenangan penyadapan tersebut keabsahannya harus jelas dari sisi wewenang, substansi, maupun prosedurnya juga harus diatur secara jelas pula.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 157/11 KeL k
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
MUHAMMAD YUSUF INDRA KELANA, 030810406UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorTaufik Rachman,, S.H., L.L.MUNSPECIFIED
Depositing User: Turwulandari
Date Deposited: 09 Jan 2012 12:00
Last Modified: 03 Jul 2017 23:50
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14178
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item