KEWENANGAN PT PLN PERSERO DALAM MENJATUHKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGAN

Lukman Pramadi M.A., 030111011U (2006) KEWENANGAN PT PLN PERSERO DALAM MENJATUHKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-lukmanpram-1201-fh76_06-k.pdf

Download (305kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-lukmanpram-1201-fh_76_06.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Berdasarkan pada pernyataan yang terdapat pada. Bab-bab sebelumnya maka kami dapat mengambii kesimpulan bahwa : 1. PT. PLN PERSERO sehagai salah satu Kuasa usaha ketenaga listrikan yang, tertera dalam ketentuan pasal 7 undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 yang menyatakan : "Usaha penyediaan keterlaga listrikan dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,sebagai kuasa usaha ketenaga listrikan ". Lebih lanjut Peraturan Pemerintali Nomor 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemenfaatan tenaga Iistrik dalam pasal 3 menyatakan : •Usaha penyediaan tenaga listrik pada dasarnya dilakukan oleh Negara. •Dengan Peraturan Peinerintah ditetapkan Badan Usaha Milik Negara sehagai pemegang kuasa usaha ketenaga kelistrikan untuk melaksakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Maka dengan kedudukannya sebagai pemegang kuasa usaha pemerintah PT PLN PERSERO berwenang untuk melaksanakan tindakan pemerintah, yang tercet-min dalarn pelaksanaan snnksi adlninistrasi berupa pemutusan aliran listrik terhadap pelanggan. 2. Dalam upaya penyelesaian sengketa dengan pelangganya maka PT PLN PERSERO dapat memilih upaya berupa litigasi dan non litigasi. Untuk litigasi dapat dilaksanakan pada peradilan Tata Usaha Negara karena PT PLN PERSERO telah melakukan tindakan pemerintah. Untuk non litigasi maka dapat memilih penyelesaian sengketa melalui negosiasi dengan pelanggan yang bemasalah atau mediasi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 76/06 Luk k
Uncontrolled Keywords: CONSUMER PROTECTION , LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ6603-7390 Customs administration
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration > HV7551-8280.7 Police. Detectives. Constabulary > HV7935-8025 Administration and organization
K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Lukman Pramadi M.A., 030111011UUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorEmanuel Sudjatmoko, S.H.,M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 18 May 2006 12:00
Last Modified: 25 Jul 2016 07:07
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14193
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item