PENYIDIKAN PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Erwin Wibowo, 030010768U (2006) PENYIDIKAN PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-wibowoerwi-1202-fh77_06-k.pdf

Download (257kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-wibowoerwi-1202-fh_77_06.pdf
Restricted to Registered users only

Download (902kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Sebagai simpulan atas pembahasan rumusan masalah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dapat saya kemukakan beberapa hal sebagai berikut ini. Pertama, bahwa dalam prakteknya instansi penyidik yang menangani tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya saja disayangkan tidak terdapat ketentuan yang secara tegas dalam undang-undang tindak pidana korupsi mengatur tentang hal itu, sehingga ketiadaan aturan yang tegas itu dapat menjadi kendala dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi terutama dalam hal penyidikan perkara koneksitas yang dikhawatirkan terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan sebagai akibat multitafsir atas keberadaan pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Kedua, kalau diperhatikan antara KUHAP dan HAPMIL, dalam proses penyidikan perkara pidana sesungguhnya tidka terdapat perbedaan yang mencolok, hanya dalam KUHAP dengan ditetapkannya Polri sebagai penyidik utama, maka rantai dari penyidikan dipersingkat dan tidak banyak aparat yang turut campur di dalam melakukan penyidikan. Hal ini pula yang kemudian berimbas pada proses penyidikan perkara koneksitas yang mewajibkan terlebih dahulu pembentukan "Tim Tetap" yang cara bekerjanya disesuaikan dengan penggarisan dan batas-batas wewenang yang ada pada masing-masing unsur tim tetap, jelas-jelas telah mempertegas posisi/kedudukan baik Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak memasuki substansi/materi dari penyidikan yang dilakukan oleh masing-masing unsur tim tetap.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 77/06 Wib p
Uncontrolled Keywords: CORUPTION INVESTIGATION
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration > HV7551-8280.7 Police. Detectives. Constabulary > HV8031-8080 Police duty. Methods of protection > HV8073-8079.35 Investigation of crimes. Examination and identification of prisoners
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Erwin Wibowo, 030010768UUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorH. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.G.,M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 19 May 2006 12:00
Last Modified: 04 Jul 2017 22:56
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14194
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item