PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik

Enny Nurdiana, 030211385U (2006) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-nurdianaen-2661-fh334_0-k.pdf

Download (325kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-nurdianaen-2661-fh334_06.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan oleh korban dalam posisinya di proses peradilan pidana pada khususnya, dan keadilan serta kesejahteraan secara merata pada umumnya yang harus diperjuangkan bersama-sama sebagai salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi korban dalam proses tersebut. Memperjuangkan kepentingan manusia bersama ini berhubungan erat dengan masalah norma dan hak yang berkaitan dengan kondisi pribadi-pribadi korban yang bersangkutan. Bentuk perlindungan korban ini diwujudkan melalui berbagai peraturan undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berbagai perangkat tersebut dimaksudkan untuk menjamin dengan penciptaan suasana iklim yang dapat mencegah dan mengurangi orang membuat korban dan menjadi korban. Dengan penyebarluasan informasi tentang tata cara mencegah terjadinya korban, penunjukan daerah kejahatan, juga merupakan upaya untuk mengembangkan rasa kewaspadaan dan tanggung jawab bagi pribadi masing-masing. Lemahnya perlindungan korban tindak pidana perkosaan disebabkan sulitnya untuk mendapatkan keterangan para saksi karena keengganan saksi-saksi untuk terlibat dalam proses peradilan pidana yang seringkali lama dan berbelit-belit, penyidik sulit untuk mendapatkan fakta-fakta hukum dan kurang teliti dalam menangani kasus perkosaan, visum et repertum yang sebenarnya dapat dijadikan alat bukti untuk menunjang keterangan korban, seringkali tidak dimiliki oleh korban. Belum adanya aturan tentang tata cara memperlakukan korban perkosaan, sedemikian pentingnya memperlakukan korban dengan baik untuk memperhatikan hak-hak korban karena korban perkosaan berbeda dengan korban kejahatan yang lain.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 334/06 Nur p
Uncontrolled Keywords: RAPE VICTIMS; PROTECTION - LAW AND LEGISLATION; CRIMINAL LAW
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV6001-7220.5 Criminology
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Enny Nurdiana, 030211385UUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorH. Didik Endro Purwoleksono,, Dr.,S.H.,M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 18 Oct 2006 12:00
Last Modified: 25 Jul 2016 08:30
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14216
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item