HAK PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG DIALIHKAN : Studi Kasus

Agung Sugiharto Setiadi, 039910639U (2006) HAK PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG DIALIHKAN : Studi Kasus. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-setiadiagu-2671-fh338_0-k.pdf

Download (315kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-setiadiagu-2671-fh338_06.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Berdasarkan uraian dan pembahasan skripsi dengan mempermasa-lahkan kekhawatiran pekerja PT Shields Indonesia jika perusahaan diambilalih perusahaan lain atas masa kerja dan hak-haknya jika harus diputus hubungan kerjanya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a. PT Shields Indonesia yang diambilalih setelah diputus hubungan kerjasamanya dengan PT CPI, tidak menjadikan perusahaan tersebut bubar, melainkan tetap eksis, hanya saja terjadi pengalihan manajemen dari manajemen lama PT Shields Indonesia menjadi manajemen baru PT Shields Indonesia perusahaan yang mengambilalihnya. Pengambilalihkan perusahaan tersebut tetap harus memperhatikan hak-hak pekerja sesuai dengan pasal 104 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas. Oleh karenanya pengambilalihan perusahaan tidak mengakibat-kan hangusnya masa kerja para pekerja perusahaan yang diambilalih, dan jika harus diputus hubungan kerjanya, maka pemutusan hubungan kerja tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana pasal 151 jo pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 dengan menerima hak-haknya sebagaimana pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003. b. Jika pekerja pada perusahaan yang diambilalih tersebut hak-haknya dilanggar oleh manajemen perusahaan yang mengambilalih, maka upaya hukum yang ditempuh oleh pekerja adalah mengajukan permasalah-annya pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat sebagaimana diatur dalam UU No. 55 Tahun 1957 jo UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja pada Perusahaan Swasta. Ketentuan UU No. 55 Tahun 1957 telah dicabut oleh UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, yang menganut penyelesaian secara nonlitigasi atau di luar pengadilan melalui lembaga atau mekanisme bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase). Secara litigasi, melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bilamana secara bipartit dan mediasi/konsiliasi tidak berhasil.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 338/06 Set h
Uncontrolled Keywords: EMPLOYEE RIGHTS
Subjects: H Social Sciences
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD6350-6940.7 Trade unions. Labor unions. Workers' associations
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Agung Sugiharto Setiadi, 039910639UUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorH. Machsoen Ali, S.H.,M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 18 Oct 2006 12:00
Last Modified: 25 Jul 2016 08:33
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14220
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item