PELANGGARAN TERHADAP JANJI UNTUK TIDAK MENYEWAKAN DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN OLEH DEBITOR

Ankie Dita Rahardiani, 030416099 (2008) PELANGGARAN TERHADAP JANJI UNTUK TIDAK MENYEWAKAN DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN OLEH DEBITOR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-rahardiani-8291-fh116_0-k.pdf

Download (342kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-rahardiani-8094-fh116_08.pdf
Restricted to Registered users only

Download (787kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Perjanjian pemberian Hak Tanggungan merupakan perjanjian kebendaan dengan obyek berupa hak atas tanah. Per anjian pemberian Hak Tanggungan antara debitor dan kreditor dituangkan melalui janji janji yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Janji janji yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak hanya mengikat kedua belah pihak saja, tetapi juga mengikat pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah masyarakat yang tidak memiliki hubungan dengan obyek Hak Tanggungan, tetapi nantinya dimungkinkan akan melakukan perbuatan hukum dengan obyek Hak Tanggungan. Itulah fungsi dari Asas Publisitas sebagai salah satu pilar dalam sistem pendaftaran hak atas tanah, yaitu masyarakat dianggap tahu bahwa suatu hak atas tanah sedang dibebani Hak Tanggungan. Pendaftaran ini nantinya akan melahirkan Buku Tanah Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai bukti pembebanan Hak Tanggungan. Fungsi dari Buku Tanah Hak Tanggungan adalah sebagai sarana agar masyarakat dapat mengakses informasi tentang suatu hak atas tanah dengan cara melihat buku tanah atau buku tanah Hak Tanggungan yang terdapat di Kantor Pertanahan. Sedangkan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai bukti adanya pembebanan Hak Tanggungan pada suatu hak atas tanah dan sebagai fasilitas eksekusi obyek Hak Tanggungan ketika debitor cedera janji. Ada lima hak atas tanah yang dapat dibebankan Hak Tanggungan. Dari kelima hak atas tanah tersebut, hak milik merupakan hak yang paling mutlak. Tetapi hak milik yang dimiliki pemilik obyek Hak Tanggungan menjadi terbatas kewenangannya mengingat kreditor juga memiliki wewenang atas obyek Hak Tanggungan. Pembatasan kewenangan pemilik obyek Hak Tanggungan sebagai debitor tercantum dalam Akita Pemberian Hak Tanggungan, dimana debitor pemberi Hak Tanggungan sudah tidak bisa menyewakan obyek Hak Tanggungan tanpa ada persetujuan tertulis dari kreditor pemegang Hak Tanggungan. Lalu jika datang pihak ketiga menyewa obyek Hak Tanggungan padahal dengan adanya Asas Publisitas masyarakat dianggap tahu bahwa suatu hak atas tanah sedang dibebankan Hak Tanggungan, maka ia dianggap beritikad buruk. Sehingga ia tidak bisa berlindung di balik alas pejanjian jual beli tidak memutus pejanjian sewa¬menyewa pada saat obyek Hak Tanggungan dijual lelang dan ia bersengketa dengan pemenang lelang.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 116/08 Rah p
Uncontrolled Keywords: PELANGGARAN TERHADAP JANJI; HAK TANGGUNGAN; DEBITOR
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG3691-3769 Credit. Debt. Loans
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV6001-7220.5 Criminology > HV6251-6773.55 Crimes and offenses
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K830-968 Obligations > K840-917 Contracts
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Ankie Dita Rahardiani, 030416099UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorMoch. Isnaeni, Prof.,Dr.,H.,SH.,MSUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 02 Dec 2008 12:00
Last Modified: 05 Jul 2017 19:39
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14289
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item