PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA : Suatu Analisa di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

RINA SETYOWATI, 079915983 (2005) PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA : Suatu Analisa di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-setyowatir-3301-fisan2-k.pdf

Download (194kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-setyowatir-3301-fisan2-6.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang telah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (otonomi daerah) dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Melalui kedua paket undang¬undang ini diharapkan mampu menciptakan perubahan dan pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik ke arah sistem yang bersifat desentralistik. Dengan cara pengembangan kemakmuran yang bersifat desentralistik bagi rakyat daerah maka upaya pemerataan pembangunan akan berhasil dengan optimal. Pembangunan desa merupakan kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan di masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya masyarakat dan gotong-royong. Pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusianya dengan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarya dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari aparatur pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa). Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam proses pembangunan desa di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang? Dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam proses pembangunan desa di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang? Dengan tujuan memberikan gambaran secara objektif tentang peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam proses pembangunan desa di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Badan Penvakilan Desa (BPD) dalam proses pembangunan desa di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintah desa, sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa, dan lebih utama sebagai kontribusi pemecahan masalah yang timbul di lingkungan masyarakat supaya pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan secara terencana dan merata. Tinjauan teori yang dijadikan kerangka acuan dalam penelitian ini adalah teori tentang institusional BPD, Hakikat Badan Perwakilan Desa (BPD), Pembangunan desa, faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam proses pembangunan desa, Peraturan Perundang-undangan nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah nomor 07 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengambilan lokasi di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik studi pustaka yaitu memperoleh data dengan mempelajari buku-buku literatur, dan studi lapangan yaitu mengumpulkan data dengan cara interview dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data dilakukan dengan tahapan (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) menarik kesimpulan. Dari analisis data yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Perwakilan Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang memberikan pengaruh yang cukup berarti bagi kemajuan proses pembangunan desa. Badan Perwakilan Desa memiliki peran dan fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa (legislatif dan budget), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran serta BPD dalam proses pembangunan desa tersebut didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 07 tahun 2000 tentang pembentukan Badan Perwakilan Desa yang didasarkan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 pasal 104 tentang pemerintahan daerah juncto Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 64 tahun 1999 pasal 32 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa. Selain itu terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhi peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam proses pembangunan desa antara lain yaitu kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan masyarakat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 Fis.AN.22/06 Set p
Uncontrolled Keywords: POLOTICAL SOCIOLOGY; AUTONOMY
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV40-69 Social service. Social work. Charity organization and practice
J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Administrasi Negara
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
RINA SETYOWATI, 079915983UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorGitadi Tegas S, Drs. M. Si.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 22 Dec 2006 12:00
Last Modified: 09 Jul 2017 19:45
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14762
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item