Dean Dharmawan Putra, 070517705 (2009) Junta Militer Dan Hak Asasi Manusia (Hak Anak): Masalah Prajurit Anak Di Myanmar. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-deandharma-15901-abstrak-j.pdf Download (54kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-deandharma-13261-hi8210-j.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian dengan judul Junta Militer dan Hak Asasi Manusia (Hak Anak): Masalah Prajurit Anak di Myanmar membahas pelanggaran Hak Asasi Manusia secara umum dan Hak Anak secara khusus yang terjadi di Myanmar. Pelanggaran ini berawal ketika Myanmar mengakui Konvensi Hak Anak Manusia di tahun 1991 dan membuat Child Law di tahun 1993 namun pada kenyataan yang terjadi di Myanmar, pemerinah Junta Militer Myanmar dengan dasar hukum State Peace and Development Council tidak memauhi perjanjian internasional tersebut. Anak sebagai generasi muda mempunyai hak tumbuh kembang sesuai dngan kepribadiannya, mereka punya hak untuk bermain, mengembangkan bakat dan jati dirinya. Karena secara fisik maupun psikologis masih rentan, sewajarnya bila mereka tidak dan belum boleh diwajibkan sebagai prajurit militer. Berkaitan dengan ini ditetapkanlah Convention of the Right on the Child untuk melindungi hak-hak anak di dunia, tidak terkecuali di Myanmar. Sejak pemerintahan junta militer berkuasa di Myanmar, dilaporkan bahwa negara ini telah menggunakan anak-anak sebagai prajurit militer. Meski negara ini telah mengaksesi konvensi tersebut dan telah membuat Child Law di tahun 1993, tetapi praktek penggunaan prajurit anak masih berlangsung dan negara itu juga menolak menandatangani protokol tambahan yang ditambahkan pada tahun 2002. Penelitian ini berusaha mengetahui mengapa Myanmar melakukan hal itu? Fokus penelitian pada tahun 1991 dimana Myanmar mengaksesi konvensi tersebut sampai dengan tahun 2009 dimana saya sebagai penulis membuat laporan ini belum ada perkembangan dan perubahan. Melalui konsep state of emergency diketahui bahwa dengan dalih keadaan negara belum stabil, butuh kesiapan pemerintah Negara, maka Myanmar masih menggunakan prajurit anak sebagai salah satu elemen kekuatan pertahanan nasional. Translation: Research with the title of the Military Junta and Human Rights (Rights of the Child): Problem Child Soldiers in Myanmar to discuss human rights violations in general and the Rights of the Child in particular is happening in Myanmar. Violation of this started when Myanmar to the Convention of Human Rights of the Child in 1991 and made Child Law in 1993 but in fact is happening in Myanmar, Myanmar Military Junta pemerinah legal basis State Peace and Development Council memauhi no treaty. Children as young people have the right to grow flowers in accordance * with his personality, they have the right to play, develop their talents and their identity. Because physically and psychologically still fragile, naturally if they are not and should not be required as a military soldier. Related to this ditetapkanlah Convention of the Rights on the Child to protect children's rights in the world, not least in Myanmar. Since the ruling military junta rule in Myanmar, reported that the country has used children as military personnel. Although the country has acceded to the convention and has made Child Law in 1993, but the practice of using child soldiers still in progress and the country has also refused to sign the additional protocol added in 2002. The research is to find out why Myanmar to do that? The focus of research in 1991 in which Myanmar acceded to the convention until 2009 where I as the author of this report there has been no progress and change. Through the concept of state of emergency on the pretext of a state known that unstable country, took to the readiness of the State, then Myanmar is still using child soldiers as one element of national defense forces.

Actions (login required)

View Item