TERBENTUKNYA ELITE POLITIK PASCA ORDE BARU DI KABUPATEN LAMONGAN

Ayu Dwi Kartikasari, 070517554 (2009) TERBENTUKNYA ELITE POLITIK PASCA ORDE BARU DI KABUPATEN LAMONGAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-kartikasar-18983-fisp1-k.pdf

Download (302kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-kartikasar-15787-fisp1-0.pdf
Restricted to Registered users only

Download (858kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pasca orde Baru ini telah tiga kali diselengarakan pemilihan umum untuk legislative dan dua kali untuk pemilihan Kepala Daerah atau Bupati, yakni pada tahun 1999, 2004, dan 2009 untuk pemilihan legislative, tahun 2000 dan 2005 untuk pemilihan Kepala Daerah atau Bupati.Untuk pemilihan Kepala Daerah atau Bupati pertama kali pasca Orde Baru di Kabupaten Lamongan di selengarakan pada tahun 1999 akhir atau lebih tepatnya tanggal 28 Desember 1999. Pada tahun ini pemilihan Kepala Daerah atau Bupati dilakukan dengan pemilihan suara terbanyak pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, ini merujuk pada pasal 18 ayat 1 (satu) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang tugas dan wewenang DPRD dan Surat edaran Mentri Dalam Negeri Nomor :13/2785/SJ tanggal 25 Nopember 1999 perihal : Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada pemilihan tahun ini DPRD masih memiliki kewenagan untuk memilih dan menetapkan Kepala Daerah atau Bupati, berbeda dengan pemilihan Kepala Daerah yang di selengarakan di Tahun 2005 dimana pada tahun ini pemilihan tidak lagi di pilih melalui suara terbanyak di DPRD melainkan secara langsung di pilih oleh rakyat sehingga rakyat yang menjadi penentu siapa yang akan menjadi Kepala Daerah atau Bupati. Sedangkan untuk pemilihan legislative, diselengarakan di tahun 1999 yang merupakan pemilu pertama pasca reformasi masih terdapat hak istimewa bagi TNI/POLRI selain itu system pemilu tahun 1999 masih sangat memungkinkan perwakilan untuk tiap-tiap kecamatan, seperti halnya yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum Pasal 6 ayat 3 yang berisi: “Setip wilayah kecamatan mendapat sekurang kurangnya 1 (satu) kursi untuk Anggota DPRD II

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FIS P 11 / 10 Kar t
Uncontrolled Keywords: ELITE POLITICS
Subjects: H Social Sciences > HS Societies secret benevolent etc > HS1-3371 Societies: secret, benevolent, etc. > HS1501-2460.7 Other societies. By classes > HS2301-2460.7 Political and "patriotic" societies
H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races > HT51-1595 Communities. Classes. Races > HT101-395 Urban groups. The city. Urban sociology > HT231 Effect of city life
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:
CreatorsEmail
Ayu Dwi Kartikasari, 070517554UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
UNSPECIFIEDKacung Marijan, Prof., Drs., MA, Ph.DUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dewi Rekno Ulansari
Date Deposited: 15 Jun 2011 12:00
Last Modified: 08 Sep 2016 06:03
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/15218
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item