KONFLIK IDEOLOGIS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) PASCA PENERAPAN AZAS TUNGGAL PANCASILA TAHUN 1985

SINANG PINASTHIKO, 070517797 (2009) KONFLIK IDEOLOGIS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) PASCA PENERAPAN AZAS TUNGGAL PANCASILA TAHUN 1985. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-pinasthiko-19011-fisp-k.pdf

Download (307kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-pinasthiko-15810-fisp-0.pdf
Restricted to Registered users only

Download (719kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Antonio Gramsci menyatakan, ideologi tidak sekedar sistem ide, namun ideologi mengatur manusia dan memberi tempat manusia untuk bergerak: mendapatkan kesadaran akan posisi dan perjuangan mereka. Hal ini yang kemudian menjadi tools hegemoni rezim Orba dalam upaya internalisasi Pancasila secara simbolik. Bahwa hegemoni bekerja tidak hanya secara koersi (kekerasan) namun juga dengan menciptakan kepatuhan aktif masyarakat (termasuk HMI) terkait ideologi Pancasila sebagai “identitas wajib” bangsa Indonesia. Perbedaan pandangan kemudian terjadi di internal HMI. Islam yang semula menjadi ideologi HMI, berhadapan dengan kehendak rezim untuk melakukan penerapan azas tunggal Pancasila berdasarkan no. 8 th 1985 dan PP no. 18 th 1986. Konflik atas klaim ideologis di tubuh HMI kemudian berakibat pada perpecahan struktural. Muncul HMI versi Dipo (mengacu Jl. Diponegoro, Jakarta) dan HMI versi MPO (Majelis Penyelamat Organisasi). Sebagaimana dinyatakan oleh Ralf Dahrendorf: “Kekuasaan dan wewenang adalah sumber langka yang membuat kelompok-kelompok saling bersaing”. Sumber daya struktural HMI inilah yang kemudian diperebutkan melalui identitas ideologi organisasi masing-masing HMI. Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti perihal corak perjuangan HMI, organisasi kemahasiswaan yang berdiri sejak tahun 1947. HMI sejak awal berdirinya membawa semangat ke-Islam-an sekaligus ke-Indonesia-an, artinya corak perjuangan HMI berada dalam bingkai NKRI. Namun perjalanan HMI kemudian mengalami gejolak ketika rezim orde baru (Orba) pada tahun 1985 memberlakukan Pancasila sebagai azas tunggal bagi seluruh Ormas dan OKP. Berbagai reaksi internal muncul terkait penerimaan maupun penolakan azas tunggal, hingga akhirnya HMI terpecah dalam istilah HMI Dipo (identifikasi pihak yang menerima azas tunggal Pancasila) dan HMI MPO (identifikasi pihak yang menolak azas tunggal Pancasila). Perpecahan terus terjadi hingga hari ini meskipun HMI Dipo sudah kembali pada azas Islam sejak tahun 1999. Sehingga jika memang faktor ideologi yang menjadi sebab konflik HMI, seharusnya sudah terjadi reunifikasi. Namun kondisi realitasnya tidak demikian, konflik masih terjadi hingga hari ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Alur penjelasan rumusan masalah dilakukan secara naratif, artinya eksplanasi dari pertanyaan tersebut didasari urutan waktu terjadinya konflik. Data yang diperoleh dievaluasi secara kualitatif dalam bentuk penggambaran detail dan komprehensif untuk mendapatkan meaning di balik data-data yang tersaji. Berdasarkan temuan data, prosesi konflik diawali dengan perebutan posisi Ketua Umum pengurus besar (Ketum PB) HMI dalam Kongres nasional 1986 di kota Padang. Setelah Pancasila di-sah-kan sebagai azas organisasi, dua friksi besar terlibat perebutan posisi Ketum PB HMI. Masing-masing kubu tersebut mengusung Sdr. Ferry Mursyidan (representasi kubu Dipo) dan Sdr. MS Ka’ban (representasi kubu MPO) sebagai calon Ketum PB HMI periode 1986/1988. Kubu yang kalah kemudian menyatakan ideologi Pancasila merupakan wujud kooptasi rezim terhadap kebebasan dalam berkeyakinan. Maka dicetuskan HMI MPO dengan Sdr. Eggi Sudjana sebagai Ketum PB pertama. Konflik struktural tersebut terjadi hingga hari ini. HMI Dipo yang pada tahun 1985 menerima azas tunggal Pancasila lantas kembali pada Islam sebagai azas organisasi (dalam Kongres nasional 1999). Namun hal tersebut tidak otomatis merekonsoliasikan dua HMI yang terpecah, sekalipun konflik ideologis sudah tidak relevan lagi secara substantif. Sehingga dari apa yang terjadi, menunjukkan konflik atas klaim ideologis sudah irelevan dan mengarah pada konflik kepentingan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FIS P 29 / 10 Pin k
Uncontrolled Keywords: CONFLICT;IDEOLOGY
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BJ Ethics > BJ71-1185 History and Systems (including individual ethical philosophers)
B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion > BL660-2670 History and Principles of Religions
H Social Sciences > HM Sociology > HM(1)-1281 Sociology > HM1001-1281 Social psychology > HM1041-1101 Social perception. Social cognition Including perception of the self and others, prejudices, stereotype
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
SINANG PINASTHIKO, 070517797UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorAribowo, Drs., M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dewi Rekno Ulansari
Date Deposited: 20 Jun 2011 12:00
Last Modified: 08 Sep 2016 05:57
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/15232
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item