KONFLIK KEPENTINGAN DAERAH: STUDI KASUS SENGKETA PEREBUTAN GUNUNG KELUD ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

NIDA ZIDNY PARADHISA, 070913085 (2013) KONFLIK KEPENTINGAN DAERAH: STUDI KASUS SENGKETA PEREBUTAN GUNUNG KELUD ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-paradhisan-24153-7.abstra-.pdf

Download (104kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2013-paradhisan-24153-1.FULLTEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Sengketa perebutan Gunung Kelud antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar merupakan konsekuensi dari desentralisasi, sebagai produk otonomi daerah. Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar sebagai wilayah perbatasan dengan Gunung Kelud memanfaatkan Kelud sebagai obyek politik sesuai dengan kepentingan daerah masingmasing. Persepsi mengenai UU No. 32 tahun 2004 kewenangan sepenuhnya dialihkan kepada daerah otonom, sangat beragam. Benturan antar elit politik sebagai aktor pemerintah daerah acapkali terjadi. Dalam desentralisasi, permasalahan batas daerah berpengaruh terhadap implementasi kebijaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara elite secara snowball yang mendalam, guna memperoleh pemahaman akan mengapa Gunung Kelud diperebutkan serta apa saja yang menjadi kepentingannya. Perbedaan dalam memaknai Gunung Kelud dari Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar, menjadi latar belakang kontestasi politik antar kedua Kabupaten tersebut. Masing-masing daerah memiliki perspektif dan keyakinan yang berbeda mengenai Gunung Kelud. Seperti kesalahpahaman dalam memaknai statemen antar Bupati Kediri dan Bupati Blitar, pada tahun 2001-2002 yang di duga sebagai pemicu awal konflik. Keluarnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang penegasan batas wilayah serta eksistensi antar Bupati. Konflik antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar sampai sekarang belum mencapai kesepakatan. Pada akhirnya peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut dilibatkan. Namun, implikasi dari peran pemprov sebagai fasilitator justru tidak menyelesaikan masalah. Turun nya SK Gubernur No. 188/113/KPTS/013/2012 Tentang Penegasan Batas Wilayah yang menyebutkan Gunung Kelud masuk wilayah Kabupaten Kediri, mendapat reaksi keras dari Blitar. Posisi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai daerah yang kurang di untungkan menuntut untuk mencabut SK tersebut. Gubernur di anggap melampaui batas wewenangnya. Kini, kasus Sengketa Perebutan Gunung Kelud masih menunggu putusan PTUN yang berisi SK Gubernur Jawa Timur masih terus berlaku atau di gugurkan. Setelah itu, berlangsungnya sengketa kembali dari awal sampai ditemukan kesepakatan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FIS.P.10/13 Par k
Uncontrolled Keywords: DECENTRALIZATION ; REGIONAL AUTONOMY
Subjects: K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB480 482 Private international law. Conflict of laws
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:
CreatorsEmail
NIDA ZIDNY PARADHISA, 070913085UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorHaryadi, Drs.M.SiUNSPECIFIED
Depositing User: mrs hoeroestijati beta
Date Deposited: 30 Apr 2013 12:00
Last Modified: 20 Sep 2016 02:34
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/15581
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item