VIRSA RIXDWANTYO, 070810490 (2013) GERAKAN KAUM BURUH MELAWAN EKSPLOITASI ( Studi Kasus Buruh Pabrik Wahana Lentera Raya Memperjuangkan Hak Upah dan Kontrak Kerja ). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-rixdwantyo-24223-7.abstra-.pdf Download (109kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2013-rixdwantyo-24223-1.FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (761kB) | Request a copy

Abstract

Gerakan kaum buruh melawan eksploitasi. Yang dimana eksploitasi ini merupakan tindakan kaum atas yang menekan bawahannya adalah buruh, bentuk dari eksploitasi tersebut adalah tentang adanya penolakan outsourching serta buruh menuntut hak upah sebagai apa yang sudah menjadi hak mereka. Dengan adanya outsourching ini perusahaan merasa diuntungkan karena perusahaan tersebut tidak perlu membayar lebih kepada para buruhnya berbeda dengan karyawan tetap jika lembur buruh-buruh ini tidak mendapatkan upah lembur. Studi ini tentang gerakan para buruh outsourching yang menuntut haknya untuk menjadi karyawan tetap serta mereka juga menutut hak upah mereka menjadi upah minimum kota saat ini serta tunjangan-tunjangan lainnya, akan tetapi hakhak mereka serta tuntutan mereka tidak didengarkan oleh atasan mereka. Dengan ini saya tertarik untuk mengkaji dalam skripsi saya. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif dimana pencarian data dengan cara melakukan wawancara terhadap pemilik pabrik atau direktur serta buruh yang mengalami tindakan outsourching. Penelitian ini menggunakan teori nilai lebih Karl Marx dan teori gerakan social Gustave Le Bon yang peneliti gunakan sebagai pisau analisis untuk masalah ini. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif yang dimana data dianalisis dengan gejala-gejala yang sedang kita amati dan data itu dikumpulkan dengan cara wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebuah kebijakan anti buruh dimana dunia kapitalis tidak akan lagi mendapati kemunculan negeri persemakmuran yang terjadi pada era tahun 1980an. Pemangkasan subsidi sosial, kesehatan, pendidikan dll, yang menjadi kenyataan pahit bagi raktya yang ditengah kondisi kehidupan yang dimiskinkan. Bila kita melihat undang-undang pada bab IX pasal 58 dan 59 perihal system kerja kontrak adalah bahwa buruh kontrak dalam istilah UU 13/2003 disebut sebagai PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang hanya dilaksanakan pada pekerjaan sementara yang sifatnya pekerjaan yang penyelesaiaanya diperkirakan dalama waktu paling lama 3 tahun, pekerja musiman. Kerugian yang dialami buruh dengan diperlakukannya system outsouching adalah buruh yang bekerja pada perusahaan itu tidak akan mendapatkan jaminan kesehatan, upah lembur, tunjangan akhir tahun atau bonus dan pesangon jika mereka tiba-tiba di PHK. Kata kunci :

Actions (login required)

View Item