IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN LUMPUR LAPINDO SIDOARJO

ANITA TRESSYA RUMPOPOY, 070810688 (2013) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN LUMPUR LAPINDO SIDOARJO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-rumpopoyan-24281-7.abstra-.pdf

Download (79kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
15595.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Banjir Lumpur Panas Sidoarjo atau lebih dikenal sebagai bencana Lumpur Lapindo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006. Penelitian tentang Lumpur Lapindo Sidoarjo telah banyak dilakukan dibidang sosial, akan tetapi peneliti tertarik untuk mengambil topik penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan unit analisisnya adalah individu perwakilan dari lembaga Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), yang bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah terdistribusi dengan baik dalam penanggulangan lumpur lapindo, untuk mengetahui pengoperasian kebijakan serta siapa saja yang diuntungkan dan dirugikan terkait kebijakan pemerintah tersebut. Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan grindle dimana implementasi ditentukan oleh konteks dan konten kebijakan. Dalam penelitian ini, distribusi kebijakan penanggulangan lumpur lapindo menghasilkan beberapa pepres sebagai pedoman BPLS. Pembayaran ganti rugi kepada korban dibagi menjadi dua, dimana Lapindo menanggung korban di dalam PAT sedangkan BPLS diluar PAT dengan menggunakan dana APBN. Pihak yang diuntungkan dalam hal ini adalah Lapindo, mengingat semburan lumpur berasal dari lokasi pengeboran, namun pemerintah ikut serta dalam proses pemberian ganti rugi. Sedangkan pihak yang dirugikan adalah warga yang dalam PAT karena tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai harga bangunan sekarang.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FIS.P.26/13 Rum i
Uncontrolled Keywords: GOVERNMENT POLICY
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3220 Public policy
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
ANITA TRESSYA RUMPOPOY, 070810688UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorWisnu Pramutanto P., Drs., M.Si.UNSPECIFIED
Depositing User: mrs hoeroestijati beta
Date Deposited: 07 May 2013 12:00
Last Modified: 11 Jun 2017 22:37
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/15595
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item