Hendra Prasetyoadi, 070710154 (2012) KONFLIK ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF PEMERINTAH KOTA SURABAYA : Kasus Pengadaan Mobil Dinas 2011 Pemerintah Kota Surabaya. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-prasetyoad-21881-5.abstr-k.pdf Download (305kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Konflik merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan. Konflik selaku terjadi dan berkembang dalam interaksi masyarakat, tak terkecuali dalam interaksi kelembagaan antara Eksekutif dan Legislatif. DI Surabaya sendiri, konflik kelembagaan antara Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya merupakan hal yang kesekian kali terjadi di Surabaya. Pengadaan mobil dinas oleh Pemerintah Kota Surabaya merupakan kewenangn yang dimiliki Pemkot Surabaya selaku pengelola dan pelaksana anggaran daerah. Namun dalam berjalannya kebijakan pengadaan mobil dinas tahun anggaran 2011 kota Surabaya ini, diketahui bahwa beberapa prosedural yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya dianggap melanggar beberapa peraturan yang ada. Dari sini, DPRD Surabaya yang menganggap bahwa PAK 2011 tidak sesuai dengan RKA 2011 sehingga APBD Perubahan 2011 tidak disetujui oleh DPRD Surabaya menjadi sumbu konflik dalam pengadaan mobil dinas 2011 Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya sebagai subjek penelitian utamanya dan MP3KP sebagai pihak diluar struktur pemerintah sebagai subjek penelitian pendukung. Melalui wawancara dengan informan-informan yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa pengadaan mobil dinas 2011 oleh Pemkot Surabaya memang melanggar beberapa peraturan. Pelanggaran-pelanggaran yang kemudian menjadi fakor-faktor penyebab lahirnya konflik di Surabaya ini diantaranya PAK 2011 yang ditentukan tanpa DPRD Surabaya, perubahan kapasitas mobil, sistem pinjam pakai dan sistem penunjukkan langsung yang bermasalah. Pengadaan mobil dinas yang bergeser dari RKA 2011 ini memiliki muatan kepentingan politis dari Pemkot Surabaya. Sedangkan resolusi konflik yang ada dalam konflik ini cenderung mengambang tanpa penyelesaian yang jelas. Secara teritis, konflik ini merupakan konflik yang lahir dari adanya perebutan wealth, prestige dan power diantara Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya.

Actions (login required)

View Item