ALVIAN RAMADHAN, 070810066 (2012) INTERAKSI KEPENTINGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF (Studi tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD Bidang Pembangunan Tahun 2012 di Kabupaten Malang). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-ramadhanal-21882-5.abstr-k.pdf Download (299kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam rangka implementasi Otonomi Daerah, Proses penyusunan anggaran mengalami perubahan yang semula hanya melalui saluran eksekutif yang dirumuskan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) saat ini juga perumusan kepentingan dilakukan legislatif melalui kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) yang dilakukan oleh anggota DPRD maupun dirumuskan oleh Partai Politik yang disalurkan melalui masing-masing fraksi. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses negosiasi kepentingan eksekutif dimuarakan pada pembahasan di tim anggaran dan kepentingan legislatif baik dari fraksi maupun badan anggaran. Negosiasi kepentingan yang dilakukan kedua lembaga tersebut bisa menggunakan cara-cara formal dan informal. Cara-cara formal lazim digunakan, akan tetapi kurang efektif. Oleh sebab itu dilakukanlah negosiasi kepentingan secara informal, contoh seperti kompromi-kompromi diantara keduanya merupakan cara yang dianggap lebih efektif. Faktor yang mempengaruhi terhadap kepentingan public dengan mekanisme anggaran baik dari eksekutif maupun legislatif sasaran kegiatan pembangunan yang didanai melalui APBD Kabupaten Malang Tahun 2012 meningkatkan keterikatan wakil-wakil dengan terwakil baik secara kelembagaan maupau perseorangan. Implikasi dari APBD tersebut terutama pada ketajaman sasaran alokasi anggaran pembangunan serta outcome dari politik anggaran di Kabupaten Malang.

Actions (login required)

View Item